Jawaban TPN Ganjar-Mahfud Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Jakarta, MERDEKANEWS -- Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid angkat suara terkait kabara tersebut. Ia secara tegas mengatakan pihaknya tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).

Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan terhadap Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di kediamannya, Minggu (12/11) dini hari. Dalam dokumen pakta integritas yang beredar, tidak disebutkan spesifik tanggal penandatanganan, tetapi hanya terdapat keterangan di Sorong, Agustus 2023.

Arsjad meminta agar tanggal dan pihak yang memberikan pakta integritas kepada Pj. Bupati Sorong tersebut dicermati. "Atas nama TPN sendiri, pribadi saya, dan semua di sini, kami sangat berpandangan dan berpegang pada yang namanya governance dan integritas," tegasnya.

Arsjad mengatakan bahwa ke depan akan makin mewaspadai bentuk kecurangan dan kelicikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Untuk itu, TPN Ganjar-Mahfud akan membangun posko jujur adil untuk menjadi tempat masyarakat mengadukan tindakan kecurangan dalam pemilu.

"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini antisipasi, jangan sampai terjadi demikian. Jalani pilpres dan pemilu dengan jujur, adil, dan baik," katanya.

TPN Ganjar-Mahfud akan mengadakan kembali rapat dengan tim pemenangan daerah (TPD) dan tim pemenangan kabupaten/kota (TPK) untuk memperkuat koordinasi menjelang kampanye.

"Dua minggu lagi kita akan memasuki masa kampanye. TPN tentunya memastikan segala kebutuhan kampanye Ganjar-Mahfud terpenuhi sehingga semua berjalan dengan baik," katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyarankan pihak berwenang untuk mengusut temuan soal pakta integritas tersebut. Dia menegaskan, PDIP tidak khawatir akan temuan pakta integritas yang dimaksud. "Ya diusut saja semuanya," kata Hasto

Hasto tidak menjelaskan lebih jauh apakah PDIP tahu atau tidak soal pakta integritas itu. Ia hanya memastikan, pakta integritas tidak menjadi penentu kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Menurutnya, yang menjadi penentu kemenangan pada Pilpres 2024 adalah suara rakyat yang memiliki hak pilih. "Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," ujar Hasto.

Lebih jauh, Hasto memastikan bahwa saat ini PDIP beserta partai politik pengusung maupun TPN bersatu-padu memenangkan Ganjar-Mahfud. Terlebih, lanjut Hasto, Ganjar-Mahfud sudah memperoleh nomor urut peserta Pilpres 2024 yaitu nomor tiga.

"Dengan nomor tiga, yang bahasanya tadi bagus, ya trisula weda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

Diketahui, pakta integritas itu beredar di kalangan wartawan usai Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pakta integritas itu dituliskan Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.

Adapun pakta itu ditandatangani langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.

Berikut isi pakta tersebut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.