
Pertarungan Pilpres 2024 akan Pertontonkan “Peperangan” PDIP vs Jokowi
Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyinggung kondisi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, saat ini manipulasi hukum kembali terjadi.
“Berbagai macam manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar hati nurani,” kata Megawati. Minggu (12/11).
Menyanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pernyataan Megawati tersebut merupakan simbol perlawanan banteng moncong putih terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pentolan PDIP itu sedang menabuh genderang perang terhadap kubu Jokowi.
“Ya keliatannya genderang perang sudah dimulai antara kubu Jokowi dan kubu Megawati,” kata Ujang seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/11).
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyebut bahwa pertarungan Pilpres 2024 akan mempertontonkan “peperangan” antara PDIP dengan Jokowi.
“Ya suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan melihat 2024 dari sekarang sudah terlihat pertarungan antara kubu Jokowi dan kubu Megawati,” tandasnya. (Viozzy)
-
Ada 5 Orang, Siapa Saja yang Dilaporkan oleh Jokowi Terkait Ijazah Palsu? Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K
-
Jokowi Ungkap Alasan Kenapa Baru Melaporkan Soal Tuduhan Ijazah Palsu "Kan delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang,"
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang
-
Tutup Pintu Pemakzulan Wapres, Golkar: Gibran Terpilih Secara Konstitusional! Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi
-
Daftar Negara Paling Korup versi CPI 2024, Indonesia Ada di Posisi Berapa? Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International memberikan penilaian terkait tingkat korupsi