
Jakarta, MERDEKANEWS -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat bukan hasil dari nepotisme.
“Tidak ada kata-kata atau istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elected atau jabatan yang dipilih oleh rakyat,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu.
Ia mencontohkan, nepotisme terjadi saat kepala daerah seperti gubernur, mengangkat anggota keluarganya untuk menduduki satu jabatan tertentu di pemerintahan.
“Sementara itu, jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, itu jabatan elected, jabatan yang dipilih oleh rakyat. Jadi mandatnya dari rakyat,” ujarnya.
Nusron mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan nepotisme ketika nanti anaknya, Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi bisa merekayasa mandat dari rakyat? Tidak bisa, wong 240 juta rakyat yang memberikan mandat,” katanya.
Ia pun meminta agar politisi saling adu gagasan dan berkomitmen untuk menegakkan demokrasi, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Apa kalau kita menang, kemudian kita akan mengubah supaya pemilu menjadi tidak langsung? Nggak, kami committed pada demokrasi,” katanya.
-
BPOM Gandeng Puskesmas, Mitigasi Keracunan Akibat MBG pihaknya bertugas untuk membina para petugas, mulai dari pemantauan guna pencegahan, hingga mitigasi risiko keracunan
-
Bank Dunia: 60,3 Persen Masyarakat Indonesia Merupakan Penduduk Miskin sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa, masuk dalam kategori miskin
-
Ada 5 Orang, Siapa Saja yang Dilaporkan oleh Jokowi Terkait Ijazah Palsu? Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K
-
Jokowi Ungkap Alasan Kenapa Baru Melaporkan Soal Tuduhan Ijazah Palsu "Kan delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang,"
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang