Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bentuk Politik Diskriminasi, Kontradiktif dan Cederai Keadilan

Jakarta, MERDEKANEWS -- Aksi pencabutan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan baliho bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md, jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Selasa (31/10).

Hal tersebut tentu menimbulkan banyak spekulasi dari publik, di tengah isu renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Terlebih lagi, setelah sang putra sulung Gibran Rakabumingraka, kini justru menjadi rival bagi Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai Capres.

Presiden Jokowi pun angkat bicara. Ia mengatakan pemerintah daerah, pusat, aparatur sipil negara hingga TNI-Polri harus bersikap netral dalam pemilu 2024.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemindahan beberapa atribut partai-partai mestinya meminta izin pada pengurus partai di daerah.

"Pemerintah kabupatan-kota serta provinsi (harus) minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," kata Jokowi saat tinjau jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Tak kurang Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya juga ikut merespons. Dalam keterangan persnya Rabu (01/11), ia menjelaskan alasan pencopotan bendera PDIP dan baliho capres-cawapres Ganjar-Mahfud saat kunjungan Presiden tersebut tak bermuatan politis.

Menurutnya, penertiban alat sosialisasi politik, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud, di sekitar lokasi kunjungan kerja Jokowi dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden.

Mahendra menuturkan penertiban itu murni mengacu pada prosedur tetap (protap) kunjungan kenegaraan, baik itu presiden maupun wakil presiden.

"Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik," kata Mahendra dalam keterangan tertulisnya.

Namun klarifikasi itu dinilai tak cukup, partai berlambang Banteng Moncong Putih itu kadung meradang. Sejumlah elite PDIP pun bersuara.

Sekjen Hasto Kriatiyanto menilai insiden tersebut merupakan politik diskriminasi, kontradiktif dan mencederai keadilan. Hasto membandingkan dengan kunjungan Presiden ke Sumatera Barat sepekan sebelumnya.

Kala itu, kata Hasto, baliho-baliho bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumbar, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ujarnya.

Hasto mengingatkan masyarakat saat ini sudah mulai cerdas menangkap fenomena publik. Menurutnya, masyarakat telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan tanpa campur tangan kekuasaan.

"Respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," kata Hasto.

Sementara politikus senior PDIP Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengaku tersinggung dengan pencopotan sejumlah baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat kunjungan Presiden.

Anggota Komisi I DPR itu mengaku tak akan tinggal diam dan akan menyelidiki lebih lanjut aksi pencopotan baliho dan bendera partainya. Dia menduga ada upaya provokasi lewat aksi tersebut.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga," katanya.

Aksi pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud MD jelang kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, pada Selasa (31/10) sekitar pukul 10:20 WITA.

Pencopotan baliho kemudian meluas di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Jokowi, mulai Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, hingga Kota Denpasar, Bali.