OMG, Di Bali Mau dibangun Judi Kasino ?

Depansar, MERDEKANEWS -Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menolak rencana pembangunan kasino di Pulau Bali. Hal Ini karena tidak ada payung hukum yang melegalkan bisnis perjudian di Indonesia.

"Kalau ada payung hukumnya silakan. Kami hanya akan mengikuti jika ada di dalam undang-undang. Jika tidak ada aturan dan legal standingnya, maka saya sebagai Kapolda Bali menolak wacana tersebut," tegasnya.

Masyarakat Bali, kata Golose memang mengenal tabuh rah atau tajen yang sering diasosiasikan sebagai salah satu bentuk perjudian yang dilegalkan di Bali. Namun, tabuh rah pada dasarnya adalah sebuah upacara suci yang dilangsungkan sebagai bagian dari kelengkapan upacara Macaru atau Bhuta Yadnya dalam kepercayaan Hindu Bali.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa pun melakukan kunjungan ke Bali untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak, termasuk wacana pembangunan kasino di Pulau Bali.

Politikus Gerindra ini memaparkan, 80 persen pengunjung kasino di Singapura adalah orang Indonesia. Sejumlah pihak memanfaatkan data ini untuk merencanakan kemungkinan pengembangan bisnis kasino di kota-kota pariwisata, khususnya Bali.

"Ada yang bilang, mengapa tidak dibuatkan tempat khusus, misalnya di Bali? Sekarang kita bisa menjawab bahwa secara kultur itu tidak cocok. Di Bali saja tidak cocok, apalagi di temat lain," kata Desmond, saat melakukan kunjungan reses masa persidangan ke Markas Mapolda Bali, Rabu (28/2/2018).

Wacana pengembangan bisnis kasino di Bali bukan pertama kalinya. Pada 2015, seorang pengusaha nasional Adam Budiharto saat bersaksi di sidang kasus dugaan gratifikasi mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra pernah mengungkapkan dirinya sudah menghabiskan Rp 8,5 miliar untuk rencana pembangunan hotel dan pusat perjudian kasino di Nusa Penida. Niatnya gagal terealisasi meski telah mengucurkan sejumlah uang dan membeli tanah petani di pulau wisata tersebut. 
  (Hadrian)