Akselerasi Program Strategis, Kadin Gelar Rakernas Bidang PUPR dan Infrastruktur

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kadin Indonesia senantiasa mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, diantaranya dengan menjaga kualitas infrastruktur fisik yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan Nasional dalam rangka menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomi Nasional yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan. 

Berbagai pelaksanaan program sektor konstruksi dan infrastruktur strategis nasional telah dicanangkan dan dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya terus diupayakan menuju pemenuhan indikator tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat keselamatan serta tepat penjagaan kepada lingkungan dan publik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil mengatakan, kegiatan mewujudkan Infrastruktur Strategis Nasional diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia baik dalam lingkup Nasional, Regional maupun Global.

Infrastruktur Strategis Nasional yang telah dibangun tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta terdiri dari berbagai sektor mulai dari sektor industri konstruksi, perhubungan, energi dan teknologi energi baru terbarukan, pangan, perkebunan, bahkan sektor pariwisata.

“Dapat dipastikan hampir seluruh elemen dalam pengembangan dan perwujudan stabilitas ekonomi Indonesia tidak ada satupun yang dapat lepas dari unsur kegiatan penyiapan konstruksi dan infrastruktur yang hijau dan berkelanjutan,” ungkap Insannul di Semarang (31/8/2023).

Menurutnya, tata kelola proyek strategis nasional dilaksanakan dengan prioritas utama pada konektivitas antar infrastruktur dan/atau pembangunan pusat kegiatan ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional.

Seperti diketahui, pembiayaan Infrastruktur Strategis Nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan serta pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembiayaan Infrastruktur Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah dilakukan dengan memperhatikan integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, kelayakan secara ekonomi dan finansial serta kemampuan keuangan badan usaha dalam membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur strategis nasional tersebut, serta dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa atau mendapat penugasan dari Pemerintah.

“Untuk dapat memastikan penyelenggaraan infrastruktur strategis nasional yang diharapkan maka sangat dibutuhkan tersedianya Badan Usaha Sektor Konstruksi yang tangguh berdaya saing dengan kemampuan usaha yang memadai guna menyelesaikan berbagai tantangan tersebut dengan didukung oleh Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur,” kata Insannul.

Dia mengatakan, diperlukan identifikasi permasalahan mendasar yang menjadi tantangan bagi Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah khususnya pada Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (PUPR) dan Infrastruktur guna turut berperan aktif, progresif serta kontributif pada pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional.

Lebih lanjut, Insannul menyebutkan beberapa tantangan yang perlu dikaji secara mendalam dan dicarikan solusinya diantaranya adalah tentang bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh Badan Usaha Sektor Konstruksi Nasional khususnya Badan Usaha Kecil dan Menengah agar dapat lebih berpartisipasi dalam proses Pembangunan Nasional yang mengedepankan wujud infrastruktur hijau dan berkelanjutan, kemudian mengenai upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan kapasitas serta kemampuan Badan Usaha Sektor Konstruksi Nasional agar dapat menyelenggarakan kegiatan konstruksi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

“Tantangan lainnya adalah bagaimana upaya perlindungan dan kepastian berusaha bagi para pengusaha konstruksi dalam menghadapi iklim usaha yang bersifat dinamis dan persaingan usaha yang semakin kompetitif? serta Bagaimana upaya untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi agar mampu menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hijau dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Berdasarkan hal pokok tersebut, lanjutnya, maka KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur merencanakan akselerasi program strategis yang akan menjadi solusi bagi berbagai tantangan tersebut. (Viozzy)