Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun. Jumlah ini naik Rp400 miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun.
"Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara, seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (30/08).
Besaran pagu anggaran Kemenhub Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023.
Menhub mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.
"Kita harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat," ucapnya.
Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
"Dari terma tersebut, artinya adalah apa yang kita bangun ini tidak semata membangun konektivitas, tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan juga memperhatikan isu-isu lingkungan," tutur Menhub.
Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2023, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp111,10 miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp6,64 triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp9,49 triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp7,67 triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp9,68 triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp192,94 miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp3,69 triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp329,87 miliar).
Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di sektor darat, laut udara, dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service di 10 Kota; layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi; serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
-
Kemenhub Rampungkan 25 Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Ini menjadi bukti bahwa apa yang selama ini ada di luar negeri dan tidak mungkin terjadi di negara kita, itu terjadi. Dan persiapan kita untuk menjadi negara maju kita letakkan di sana
-
Kemenhub: Bus Maut Rombongan Pelajar di Subang Tak Memiliki Ijin Angkutan Untuk PO bus yang tak berizin tetapi mengoperasikan kendaraannya akan dikenakan pidana dan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses hukumnya
-
Kemenhub Bebastugaskan Kepala Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka Usai Ajak Youtuber Korsel ke Hotel Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memerintahkan agar kebenaran berita yang tengah viral tersebut segera diusut dan diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah.
-
AMTWG 46 Brunei Darussalam, Kemenhub Sampaikan Usulan dan Perkembangan Transportasi Laut Indonesia KPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan Proyek Prioritas
-
Kemenhub Gandeng US Coast Guard Verifikasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Benoa Bali Penerapan ISPS Code merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional