FGD Sespimmen Polri 63 Bahas IKN hingga Kepemiluan di Kalimantan Timur

Samarinda, MERDEKANEWS --- Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Lemdiklat Polri Dikreg-63 menggelar Forum Group Discussion (FGD) membahas IKN dan Kepemiluan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

FGD yang mengusung tema "Fungsi Polri yang presisi untuk mendukung pembangunan daerah Provinsi Kaltim" dilaksanakan di Hotel Aston, Samarinda. Jumat (25/8/2023). 

Kegiatan yang di inisiasi Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Lemdiklat Polri Dikreg 63 bersama Polda Kaltim ini menghadirkan beberapa nara sumber yang kompeten terkait tema. 

Kasespim Lemdiklat Polri, Irjenpol. Prof. Dr Chrshnanda Dwilaksana, M.Si, sebagai Keynote Speach pada FGD ini mengatakan, dengan tema yang dibahas dalam diskusi ini diharapkan menemukan pemikiran dan model baru bagaimana fungsi Kepolisian mendukung upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terjamin dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman, juga dapat mendukung program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Lebih lanjut, pembahasan FGD sendiri banyak mendiskusikan terkait upaya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga kepemiluan.

FGD ini terbagi dalam beberapa sesi,

- Upaya pemerintah dan stakeholder dalam rangka mengatasi konflik guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.

- Kepemimpinan transformasional guna peningkatan kinerja Polri dalam rangka terpeliharanya kamtibmas.

- Penanggulangan kejahatan minerba dalam rangka memelihara kamtibmas dan mendukung pembangunan daerah.

- Serta manajemen pengamanan Pemilu 2024 guna mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam rangka memelihara kamtibmas yang kondusif.

"Tujuan dilaksanakan FGD ini sebenarnya menambah wawasan dan masukan kepada kita semua selaku peserta didik Sespimmen Polri Dikreg 63 untuk menambah data, mempertegas lagi penelitian di masing-masing wilayah, serdik dalam penulisan naskah juga digunakan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah terutama di Polres wilayah Kaltim," ucap Damus Asa, Serdik Sespimmen Polri Dikreg-63.

Selain jajaran Pejabat Polda Kaltim, hadir juga perwakilan dari Forkopimda, Pemprov Kaltim, perwakilan Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, mahasiswa serta media.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim, Rusdiansyah yang hadir dalam FGD mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Peran Polri sangat vital, KPU menjadi penyelenggara, tentu perlu penjaminan pengamanan. Serta menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan kepemiluan," ujarnya.

Beberapa tahapan krusial lainnya, juga berkoordinasi intens dengan jajaran Polri terutama pada distribusi logistik, proses kampanye, pemungutan hingga rekapitulasi suara tentunya perlu sinergitas.

"Sehingga kalau proses kontestasi tidak terjamin keamanannya, maka tidak bisa berjalan dengan lancar, FGD ini tentu membahas juga terkait itu," tandasnya.

Terkait kejahatan minerba dalam rangka memelihara kamtibmas dan mendukung pembangunan daerah, tentu FGD juga menghadirkan dari jajaran inspektur tambang.

Koordinator Inspektur Tambang Kaltim, Djulson menegaskan, bahwa kerjasama bersama Polri juga sangat baik selama ini. Penindakan juga dirasa juga telah maksimal dilakukan Polri, menanggapi laporan yang masuk ke jajarannya serta langsung berkoordinasi ke pihaknya.

"Memang SDM kita kurang, tetapi laporan Polisi yang melalui masyarakat terus ditindaklanjuti dengan baik," tegasnya.

Beberapa kasus seperti penambangan ilegal juga terus ditindak terutama pada kawasan IKN Nusantara. Sinergitas pihaknya dan Polri juga maksimal untuk menindak sesuai undang-undang. Adanya FGD kali ini, membuat pemetaan dan update data agar senantiasa bisa mendapatkan solusi terbaik guna memecahkan masalah pertambangan ilegal.

"Ada hasil yang didapat, memang kita memerlukan diskusi agar kita juga mendapat pemetaan data-data agar terus bisa mendapat solusi terbaik," tutup Djulson. (Viozzy)