Wasekjen Hanura Bidang Penanggulangan Bencana Soroti Penanganan Bencana Banjir 

Jakarta, MERDEKANEWS - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) Bidang Penanggulangan Bencana menyoroti kewaspadaan ancaman bencana banjir di Indonesia.

“Posisi Indonesia sudah masuk dalam kategori wilayah darurat banjir, apalagi memasuki musim hujan yang ekstrim yang mengakibatkan kerugian materil dan kadang juga mengakibatkan korban jiwa,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura Bidang Penanggulangan Bencana, Sri Suharti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurutnya, bencana banjir banyak disebabkan tindakan penebangan hutan yang melampui batas kewajaran serta penyiapan infrastruktur pengendalian bencana banjir yang belum maksimal.

Infrastruktur pengendalian banjir, katanya, seperti saluran-saluran untuk menampung air hujan banyak dalam kondisi tersumbat oleh sampah, ini bisa menyebabkan sungai-sungai meluap yang menyebabkan terjadinya banjir. 

''Banjir tahunan di Jakarta terjadi karena lemahnya manajemen pengendalian pengairan dan dikombinasikan dengan curah hujan yang begitu tinggi,” tutur Ayi, sapaan akrab Sri Suharti.

Dari data banjir yang terjadi di wilayah Jakarta pada bulan Januari 2013,  membawa dampak lebih dari 100.000 rumah serta 20 orang tewas.  Banjir pada bulan Februari 2017  yang menyebabkan ribuan rumah tergenang air hingga ketinggian 1,5 meter.

Sedangkan, banjir Jakarta yang terjadi pada Februari 2018 ini, yang meliputi 141 RT dan 49 RW di 20 Kelurahan  pada 12 Kecamatan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, 

''Berdasarkan laporan BNPD DKI Jakarta terdapat 7.228 kepala keluarga (KK) atau 11.450 jiwa yang terkena dampak banjir,'' ujar Ayi.

Masih menurut Ayi, dampak banjir juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian karena melumpuhkan kegiatan jual beli, kegiatan distribusi terisolasi. ''Akibatnya kegiatan perdagangan akan lumpuh secara otomatis sementara waktu,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengharapkan, kebijakan penanggulangan banjir harus diiringi dengan langkah-langkah pembagian peran antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal harus mulai mengkaji kembali kebijakan pengendalian terhadap dampak banjir di setiap daerah rawan banjir yang dimulai dengan kebijakan normalisasi sungai, pengaturan pembangunan kanal-kanal dan parit-parit untuk aliran air serta peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya untuk menjaga ke efektifan fungsi-fungsi saluran air agar saluran air jangan sampai berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah.

''Pemerintah harus memikirkan pengaturan dan penertiban penebangan pohon secara liar karena hutan yang lebat adalah tempat penyangah air hujan yang baik,'' kata Ayi. 

''Begitu juga masyarakat bisa bersama-sama mengaktifkan kegiatan bersih-bersih saluran air yang terus menerus dan berkelanjutan agar terciptanya saluran air yang mampu menampung air hujan dan menyalurkannya dengan baik,”  pungkasnya.
  (Hadi Setyono)