Korupsi Makin Menggila, Ada Transaksi di Bawah Meja

Jakarta, MERDEKANEWS -- Indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 IPK Indonesia mencapai 38. Kemudian pada 2022 terjun ke angka 34.

Untuk mengetahui penyebab IPK menurun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mengundang berbagai lembaga survei nasional maupun internasional.

"Saya sebagai Menko Polhukam mengundang lembaga-lembaga CG internasional," kata Mahfud dalam acara 23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/06).

"Setelah Reformasi, naik terus sampai akhirnya di 2021 mencapai 38. Rata-rata naik 1 lah, kalau turun sedikit, ya naik lagi. Tapi di 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget, korupsinya makin menjadi-jadi. Di sektor-sektor mana itu?," ucap Mahfud.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kesimpulannya, terdapat banyak conflict of interest atau konflik kepentingan pribadi yang menjadi penyebab korupsi semakin menggila. Lebih tinggi dari awal orde baru.

"Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik," kata Mahfud.

Bahkan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa terjadi transaksi di balik meja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Mahkamah Agung (MA).

"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung pengadilan bisa membeli perkara. Di Pemerintah, di birokrasi, sama, itu temuannya," ungkap Mahfud.

Mahfud menyebut, konflik kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.

Menurutnya, temuan ini mungkin tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri sebagai orang Indonesia. Namun, hal itu dapat dilihat oleh dunia internasional.

"Makanya, kita menjadi kaget loh kok begitu. Itu yang melihat dunia internasional, CG, bertanya orang-orang yang pernah punya urusan di Indonesia itu apa masalahnya," ucap dia.

"Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah 'tolong dibantu ini, itu'  dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi.
Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ditangkap, ya polisi ditangkap, seterusnya," katanya.

Maka dari itu, Mahfud MD pun mengajak semua pihak untuk melanjutkan semangat reformasi agar Indonesia bisa semakin maju ke depannya.

"Nah saudara sekalian, oleh karena itu saudara, mari kita tata ini kembali. Kita tetap akan melanjutkan reformasi dan menurut saya kita tidak perlu berpikir revolusi.

"Reformasi itu jalan tengah antara evolusi dan revolusi. Evolusi itu berkembang secara linier pelan-pelan hati-hati, kalau revolusi itu total."

"Kita ambil jalan tengah reformasi itu, pilihan kita di tahun 1998-1999 dan selanjutnya, dan ini yang kita jaga kembali ke reformasi," pungkasnya.