
Sidoarjo, MERDEKANEWS - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sidoarjo secara resmi telah mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, Minggu (14/5).
Rombongan iringan dengan berjalan kaki, Caleg PSI berangkat dari kantor DPD PSI Kab. Sidoarjo Jl.Cemeng Bakalan menuju ke Kantor KPU Sidoarjo Jl. Cemeng Kalang yang berjarak kurang lebih 3 kilometer.
Ketua DPD PSI Sidoarjo, Firmansyah Maulana yang didampingi Dewan Pembina Hj. Laili Affidah saat konferensi Pers mengatakan kami menargetkan 4 kursi atau satu fraksi terutama dapil 1,6,5 dan dapil 4,' jelasnya.
"Untuk fraksi targetnya 2 kuota perempuan dan sudah memenuhi persyaratan KPU yaitu 35 persen, Alhamdulillah PSI di 2019 dengan 2024, kita melakukan pembenahan masif yang akhirnya semua dari dapil 1 sampai 6 terisi calon legislatif " Bacaleg penuh semua".
Masih menurut Firmansyah, alasannya ke dapil 1 karena jaringan dan pola pikir kami Kalau diwilayah kota, menurut team survei kami dan penggerak itu kebanyakan pemakai sosial media yang tinggi. Kedua tentang riwayat pendidikannya bagus dan melek media dan insyaallah mereka cenderung cocok dan sepakat dengan yang kami perjuangkan,' imbuhnya.
"Kita hadir untuk melawan korupsi, melawan Intoleransi yang marak di daerah -daerah lain. Ketika PSI di Sidoarjo hadir secara masif, saya sebagai ketua memastikan itu tidak akan terjadi. Nantinya kita akan menyusun sebuah formula, dan ketika nanti ada temen-temen PSI yang duduk dan terbukti melakukan hal tersebut maka akan kita cabut hak keanggotaannya sebelum di PAW, sesuai jargon PSI, mendominasi kaum milineal dan nasionalis pungkas Firman kepada awak media.
Di tempat yang sama Bro Yoko sebagai sekretaris DPD PSI kabupaten Sidoarjo yang saat itu mendampingi Firmansyah juga meyakini, kami sangat optimis dalam perhelatan politik kali ini Partai kami akan menduduki beberapa kursi sesuai target. (Doddi/M.Sahidi)
-
Penampakan Hamparan Uang Triliunan yang Disita Kejagung dari Kasus Korupsi Duta Palma uang yang disita bukan hanya dalam bentuk mata uang rupiah, tetapi ada dari mata uang negara lain
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi
-
Daftar Negara Paling Korup versi CPI 2024, Indonesia Ada di Posisi Berapa? Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International memberikan penilaian terkait tingkat korupsi
-
Buntut Macet Horor Tanjung Priok, Buruh Desak Erick Thohir Pecat Dirut Pelindo! Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir didesak untuk memecat Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), buntut macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok
-
Soal Proyek Fiktif di Kementan: Menteri Amran Tak Pandang Bulu, Ada Pengamat yang Bakal Dipenjara! Ia mengaku menerima banyak tekanan agar bersikap lunak, namun memilih tetap berpihak pada kepentingan petani dan masyarakat kecil