Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota DPRD DKI Jakarta plesiran ke Tokyo, Jepang. Wajah para politisi itu terlihat sumringah sambil berfoto di dekat kereta MRT.
Undangan Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang tersebut menjelang kereta MRT akan dikirim ke Jakarta.
Mereka yang jalan-jalan ke Jepang yakni pimpinan komisi dan fraksi DPRD DKI lainnya. DPRD mengaku kalau ke Jepang tidak pakai dana APBD melainkan sebagai undangan pihak MRT.
Jika DPRD ke Jepang dibiayai pihak MRT maka para politisi Kebon Sirih itu bisa terjerat gratifikasi. Sebagai pejabat negara harusnya para dewan tidak plesiran dengan biaya pihak kedua atau ketiga.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano Ahmad mengatakan mereka diajak melihat kereta mass rapid transit (MRT) yang akan dikirim ke Jakarta.
Riano mengetahui sempat ada perubahan desain lokomotif keretanya. Menurut dia, hal itu tidak masalah selama dilakukan demi kenyamanan dan keamanan. Riano yakin perubahan desain juga dilakukan dengan kajian yang matang.
Meski demikian, ada hal yang berbeda antara operasional MRT di Jepang dan Jakarta nantinya. Riano mengatakan pemerintah Jepang tidak memberi subsidi untuk masyarakatnya. Sementara warga Jakarta mendapat subsidi untuk bisa membeli tiket MRT.
"Yang berbeda dengan kita, tidak ada subsisi untuk penumpang. Kalau kita sangat bijaksana sekali, ada subsidi dari pemerintah atau Pemprov. Di sana banyak yang bisa kami petik lah," ujar Riano.
Selain itu, kata Riano, anggota Dewan juga diajak untuk melihat transit oriented development (TOD) MRT di sana. Riano kagum karena TOD mereka begitu luas dan dibuat tiga lapis. Ada yang untuk penampungan air dan juga untuk jalur MRT itu sendiri.
Riano pergi ke Jepang bersama pimpinan komisi dan fraksi DPRD DKI lainnya. Dia mengatakan perjalanan ini bukan kunjungan kerja yang direncanakan DPRD DKI Jakarta. Melainkan undangan dari JICA.
"Jadi ini tidak sama sekali menggunakan uang APBD. Itu memang kami diundang," ujar Riano.
(Sam Hamdan)
-
Menhub Siap Fasilitasi Investasi TOD MRT Jakarta Pemerintah Indonesia mendukung dan siap memfasilitasi investasi pembangunan TOD di sepanjang jalur MRT sebagai salah satu solusi kemacetan, polusi, serta kebutuhan akan transportasi keberlanjutan di Jakarta
-
Indonesia-Jepang Teken Paket Kontrak Pembangunan 205 MRT Jakarta Senilai Rp4.2 Triliun Ini merupakan sebuah jalan menuju perubahan yang membawa dampak positif bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya dengan menghadirkan alternatif transpotasi yang lebih nyaman, aman dan efisien
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan
-
Kemendagri Dorong Sinergi antara Pemda dan DPRD dalam Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda RTRW Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah dan salah satu tugas Kemendagri adalah melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan di daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan daerah
-
Groundbreaking Agustus 2024, Pemerintah Percepat Proyek MRT Koridor Timur-Barat Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang