BREAKING NEWS
-
-
KKP Gelar Sosialisasi PERPU Cipta Kerja di Subsektor Perikanan Tangkap
-
Lembaga Amil Zakat Berizin Upaya Jaga Dana dan Kepercayaan Masyarakat
-
Cegah Inflasi Meningkat, Mendagri Imbau Daerah Waspadai Momen Peringatan Hari Besar
-
Wamentan Sebut Program Gratieks Dukung Percepatan Pembangunan Pertanian Sulbar
-
BRI Journalist Bootcamp 2023, Wujud Kolaborasi Tebarkan Social Value “Memberi Makna Indonesia”
-
Menteri PANRB Dukung BPS Implementasikan Reformasi Birokrasi Tematik
-
Kasus Mantan Polisi Pak Eko Dikritik Publik
-
Roadmap Implementasi DDF, Pertamina Targetkan 300 Mobil Tangki di Tahun 2025
-
50 Tahun KPLP: Terus Bersinergi Menjaga Laut dan Pantai Indonesia
Kamis, 13 Oktober 2022 - 18:37 WIB
Pakar: Kasus Formula E Murni Penegakan Hukum
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita (kiri atas) dalam acara diskusi Kajian Hukum Forum Diskusi Wartawan Metropolitan bertema 'Formula E: Membongkar Pengadilan Opini, Membedah Fakta Pidana' pada Kamis (13/10/2022).
Jakarta, MERDEKANEWS - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, mengatakan upaya KPK mengusut kasus dugaan korupsi Formula E murni penegakan hukum.
Menurut dia, tidak ada hubungan antara dukungan Partai NasDem dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024.
"Tak ada hubungan pencapresan Anies dengan Formula E. Penegakan hukum adalah penegakan hukum. Tidak ada kaitan gelaran politik," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara diskusi Kajian Hukum Forum Diskusi Wartawan Metropolitan bertema 'Formula E: Membongkar Pengadilan Opini, Membedah Fakta Pidana' pada Kamis (13/10/2022).
Romli Atmasasmita menjadi keynote speaker. Sementara itu, Guru Besar Universitas Pancasila, Agus Surono dan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus menjadi narasumber.
Untuk meminimalisir politisasi kasus Formula E, dia meminta, KPK segera menetapkan status perkara. Apakah menghentikan penyelidikan atau meningkatkan menjadi penyidikan kasus Formula E.
"Lebih cepat mengumumkan naik ke sidik (penyidik,-red) lebih baik. Lebih jelas status. Kalau lidik (penyelidikan,-red) belum jelas. Itu harapan saya kepada KPK," ujarnya.
Adapun untuk kerugian negara, kata dia, maka akan dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). "Kerugian negara menunggu BPK," tambahnya. (Gunawan Arianto)
-
Aktivis Kerokan Minta Dewas KPK Beri Sanksi Copot Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan, SPK: Ganti Pejabat Baru yang Kompeten
Pernyataan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan Karyoto yang menyatakan belum menemukan adanya mens rea dalam kasus Formula E patut dipertanyakan.
-
Dewas KPK Diminta Tindaklanjuti Ketidakprofesionalan Penanganan Kasus Formula E oleh Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan
Dalam aksinya Satgas Pemburu Koruptor mengacungkan kartu kuning kepada Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan KPK.
-
Aksi Teatrikal Tiup Terompet Akhir Tahun, Aktivis SPK: Peringatan untuk Jakpro agar Segera Laporkan LPJ dan KPK Jangan Ulur Waktu
Kasus Formula E sudah ada masalah dari awal mulai dari kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan LPJ nya yang terus menerus di ulur-ulur, dan angkanya pun berubah-ubah
-
Gelar Teatrikal, Aktivis SPK: Tajam OTT Tapi Tumpul Ungkap Kasus Formula E, Jangan Cuma Lidak Lidik Aja!
Anies Baswedan sebagai penanggung jawab dan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penggunaan anggaran Penyelenggaraan Formula E harus diperiksa ulang.
-
Aksi Teatrikal di Bawaslu, Aktivis Beri Kartu Merah ke Anies Hingga Juluki Bapak Politik Identitas
Harusnya Anies sudah bisa diberi kartu merah dan Bawaslu juga bisa melakukan langkah konkret dan tegas untuk mencegah kasus serupa kampanye terselubung dan curi start kampanye