Jakarta, MERDEKANEWS - Munculnya nama Anies Baswedan sebagai salah satu penantang Jokowi di 2019 dinilai belum pas. Sebagai Gubernur DKI Jakarta sebaiknya Anies memikirkan ibukota.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap sebaiknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ditarik-tarik dalam bursa calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2019.
Menurut dia, Anies sudah tepat berada di posisinya sekarang untuk membenahi Jakarta. Pengelolaan kekuasaan dan asetnya juga sudah sama besarnya dengan mengurus satu negara, sebab 70 persen perekonomian Indonesia dikontrol di Jakarta.
"Jadi mikirin Jakarta saja. Tadi ada pertanyaan busung lapar di Jakarta,beresin itu dulu saja, tidak usah ke tempat lain," kata Fahri saat ditemui di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).
Elektabilitas Anies Baswedan termasuk tinggi untuk posisi cawapres, berdasarkan hasil berbagai lembaga survei. Sebut saja Indo Barometer dan Lingkar Survei Indonesia.
Dalam survei LSI, nama Anies disandingkan dengan Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gatot Nurmantyo, sebagai penantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Fahri mengatakan, secara pribadi dia memberi dukungan pada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. Nama Anis masuk ke dalam sembilan nama capres yang ditetapkan PKS.
"Tentu kalau ditanya saya akan pilih Pak Anis Matta," kata Fahri.
Fahri mendorong adanya arah baru Indonesia dengan menggeser kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, banyak pihak yang menganggap pemerintahan Jokowi banyak salahnya dan tak memenuji janji-janji saat terpilih sebagai presiden. Ia sepakat dengan anggapan itu.
"Terlalu banyak kerja tapi kurang mikir itu tidak boleh juga. Porsi mikir dan kerjanya harus seimbang," ucap Fahri.
Fahri menilai, konsolidasi politik Jokowi belum memberikan efek positif kepada masyarakat. Alih-alih sejahtera, kebijakannya justru dianggap.makin membebani.
Misalnya, kata Fahri, pencabutan subsidi listrik, naiknya harga bahan bakar, dan terus bertambahnya utang negara. Maka ia tak heran jika "kartu kuning" diacungkan oleh Ketua BEM UI saat Jokowi mengunjungi UI, Jumat (2/2/2018), kemarin.
"Ini yang kasat mata tampak berdasarkan identifikasi kita dan ini bisa berdampak ke mana-mana. Jadi tolong teguran ini dulu yang dilihat," kata Fahri.
(Sam Hamdan)
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan Prabowo-Gibran sebagai Capres Terpilih Pilpres 2024 Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024
-
Kolaborasi ELNUSA dan PHR Sukses Rampungkan Proyek Survei Seismik 3D Balam South East Proyek Survei Seismik 3D Balam SE adalah bagian dari komitmen juga dukungan nyata Elnusa bersama PHR
-
Jelang KPU RI Umumkan Hasil Pemilu 2024, Segini Perolehan Suara Tiga Capres Cawapres penetapan hasil Pemilu 2024 akan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (SK)
-
Wapres Bakal Punya Peran Baru, Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Dperlukan atau Tidak? Ini Kata Anies pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi untuk mengharmonisasikan kawasan Jabodetabekjur itu sebetulnya tak diperlukan