Jakarta, MERDEKANEWS - Tidak semua proyek infrastruktur transportasi di Kementerian Perhubungan diminati swasta. Menurut pengamat transportasi, Djoko Setiawarno, lantaran masih ada proyek infrastruktur yang dikelola pemerintah atau disubsidi.
"Sudah banyak proyek infrastruktur yang dikelola swasta seperti bandara dan pelabuhan. Untuk bandara, baru saja dikerjasamakan sejumlah bandara dengan BUMN. Demikian pula dengan pelabuhan," kata Djoko di Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Dia mencontohkan, terminal penumpang tipe A Tirtonadi di Solo, sudah bisa dilepas pengelolaannya ke pihak swasta. Minimal diupayakann BLU (Badan Layanan Usaha). Alasannya, pada 2016, terminal tersebut sudah surplus.
Pendapatan sekarang, kata Djoko, mencapai Rp5,5 miliar. Sementara biaya operasional sebesar Rp4,8 miliar, jadi sudah kompetitif untuk dilepas ke swasta. "Demikian juga jalur kereta bisa dilepas ke swasta. Tapi nampaknya untuk kereta api barang lebih memungkinkan ketimbang kereta api angkutan orang," kata Djoko.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit menilai, tak mudah mengundang sektor swasta untuk berinvestasi di sektor perhubungan. Walaupun ada potensi imbal hasil yang menjanjikan.
"Mengundang swasta (berinvestasi) ada syaratnya, yaitu dokumen perencanaan yang kredibel dan baik, serta rencana bisnis yang solid, yang diterima perbankan. Selain itu juga proses perencanaan yang bijaksana," katanya.
Dalam pengoperasian Program Tol Laut, Kemenhub telah membuka keterlibatan sejumlah perusahaan swasta, juga dalam pengoperasian jembatan timbang. Selain itu, perusahaan swasta telah lama terlibat sebagai regulated agent (RA) di bandara.
Menko Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan, pernah menerangkan bahwa keterlibatan swasta dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional, bukan berarti pemerintah menjual aset. "Kita mau segera itu dikerjakan, jadi supaya swasta hidup. Tapi jangan salah persepsi lagi dan nanti dibilang dijual. Jangan begitu," kata Luhut
Masih kata Luhut, pentingnya peran dari swasta agar lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi demi peningkatan roda perekonomian, dan juga agar mengurangi beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Data Kemenhub menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi (non-road) selama 2015-2019 sebesar Rp1.283 triliun. Dari besaran itu, kemampuan pendanaan dari APBN hanya Rp491 triliun. Sehingga terdapat gap pembiayaan investasi yang diharapkan bisa dipenuhi dari swasta dan BUMN sebesar Rp791 triliun.
(Alisya Purwanti)
-
Triwulan I 2024, 20 KEK Catatkan Investasi Sebesar Rp15,1 Triliun Secara kumulatif hingga triwulan I tahun 2024, 20 KEK telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp187,5 triliun dengan menyerap 126.506 orang tenaga kerja
-
Viral Video Uang Nasabah Hilang Rp400 Juta, BRI: Terjebak Investasi Bodong, Uang Diambil Sendiri di 2018 BRI mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya di lembaga/institusi resmi
-
Menhub Siap Fasilitasi Investasi TOD MRT Jakarta Pemerintah Indonesia mendukung dan siap memfasilitasi investasi pembangunan TOD di sepanjang jalur MRT sebagai salah satu solusi kemacetan, polusi, serta kebutuhan akan transportasi keberlanjutan di Jakarta
-
BRI Sukses Jual SBN SR020 Tembus Rp1,5 Triliun SBN ini juga memiliki imbal hasil menarik, bisa menjadi sumber passive income bulanan, terdapat potensi capital gain, dan turut membantu pembangunan negara
-
Pemerintah Gaet Investasi Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional di Kota Makassar Fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya akan menyediakan layanan medis berkualitas tinggi tetapi juga mendorong lingkungan belajar dan inovasi