Sambil Bakar Ban, Buruh Teriak DPRD Bogor Tukang Palak Proyek?

Aksi demo BBM naik di Gerbang Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung riuh, Rabu (7/9). Para buruh teriak dan bernyanyi DPRD tukang palak.

"Jangan-jangan anggota dewan, jangan-jangan anggota dewan tukang palak juga," teriak Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP) Kabupaten Bogor, Mujimin saat orasi.

Ucapan Mujimin langsung disambut sorak-sorai massa. "Dewan tukang palak, dewan palak pokir," ungkap massa sambil menyanyikan lagu yel, yel.

Buruh makin kecewa karena tidak ada satu pun anggota maupun pimpinan dewan yang menemui peserta aksi demo.

Koordinator aksi, Sutarwi mengaku kecewa kepada DPRD lantaran sudah menjanjikan audiensi, tapi urung terlaksana. Padahal, menurutnya aspirasi yang diungkapkan sangat penting terkait masyakarat.

"Kenapa dewan gak mau nemuin kami? Padahal sudah bersurat secara baik-baik bahkan dijadwalkan untuk audiensi hari ini. Enak saja mereka sudah janji, mengeluarkan surat melalui kop surat resmi," kata Sutarwi.

"Anggota dewan itu banyak tapi kenapa nggak ada yang mau nemui kita. Kita belum lihat mukanya Ketua DPRD itu," imbuh Sutarwi.

Sebelumnya, pada sidang perkara dugaan suap BPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (5/9), anggota DPRD disebut-sebut meminta proyek dengan total anggaran Rp198 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Terdakwa Maulana Adam Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam berita acara pemeriksaan (BAP) menerangkan bahwa ada pertemuan terbatas antara DPRD dengan pihak eksekutif khusus membahas permintaan proyek dengan istilah pokok pikiran (pokir).

Adam menyebutkan, pertemuan yang ia notulensikan itu bersifat mendadak. Saat itu ia diminta hadir oleh Sekda Burhanudin untuk menjelaskan masalah pokir di hadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.

"Pertemuan membahas pokir, saya ditelepon oleh Pak Sekda, kita rapat, rapat dadakan. Saya hadir, ternyata di situ sudah ada Ketua Dewan, Pak Usep, Kadisdik, Kadinkes," kata Adam.

Menurutnya, pada pertemuan itu anggota dewan marah kepada eksekutif lantaran tak mendapat bagian untuk mengerjakan kegiatan pokir-pokir di wilayah Kabupaten Bogor.

"Pernyataan Pak Sekda anggota dewan marah, pokirnya pada hilang. Tetap ada, tapi tidak hilang semua, mereka menginginkan yang mengerjakan pihak mereka. Kita menolak karena ranahnya ada di ULP (unit layanan pengadaan) bukan kita," kata Adam. (Khairi A)