merdekanews.co
Senin, 27 Juni 2022 - 14:03 WIB

Alvin Lim, Terdakwa Perkara Pemalsuan Dokumen Klaim Asuransi Allianz Akan Dijemput Paksa

Red - merdekanews.co
Persidangan dugaan perkara pemalsuan dokumen Asuransi Allianz dengan terdakwa advokat Alvin Lim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). 

Jakarta, MERDEKANEWS -- Untuk kedua kalinya, Alvin Lim, dugaan kasus pemalsuan dokumen Asuransi Allianz gagal diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan sakit.

Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo memutuskan melakukan tindakan penjemputan secara paksa terhadap advokat sekaligus pendiri LQ Indonesia Law Firm itu.

Upaya memutuskan majelis hakim karena Alvin Lim dinilai tidak kooperatif, dua kali tidak hadir pada persidangan yang telah diagendakan.

"Oleh karena (terdakwa) dua kali tidak hadir, maka saya putuskan untuk dilakukan jemput paksa," tegas Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo didampingi anggota Samuel Ginting dan Raden Ary Muladi yang memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin (27/6/ 2022).

 


Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahnan Tanjung dan Sri Astuti

 


Keputusan memilih mengambil keputusan majelis hakim atas adanya permintaan dari tim Penuntut Umum yang diketuai JPU Syahnan Tanjung. "Kami meminta majelis hakim untuk menerbitkan penetapan panggilan kepada mereka (Alvin Lim)," ucap Syahnan.

"Baik, permintaan saudara (JPU) kami kabulkan ya," jawab Ketua Majelis Jakim Arlandi Triyogo.

Saat majelis hakim belum lagi selesai bicara, Kusuma yang bertindak sebagai kuasa hukum Alvin Lim. "Izin Yang Mulia, klien kami, surat permintaan sakit Yang Mulia," ucap Kusuma sembari maju menyerahkan lembaran kertas ke majelis hakim.

"Alamatnya dimana ini," tanya majelis hakim. 

Dengan spontan Kusuma menjawab, “Di Lippo Karawaci Yang Mulia.”

Syahnan Tanjung yang menjadi Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, meminta kembali penegasan kepada majelis hakim terkait alasan sakit yang disampaikan oleh kuasa hukum.

"Kami belajar dari sidang sebelumnya, sering menggunakan alasan sakit sewaktu-waktu," ujar Syahnan Tanjung.

Keberatan JPU terhadap alasan sakit yang diajukan Alvin Lim ditanggapi oleh Arlandi Triyogo yang mengaku pernah salah satu hakim pada persidangan kasus ini sebelumnya. "Berkas setebal ini isinya banyak keterangan surat sakit. Jangan sampai hari ini sakit tapi (Alvin Lim) besok bisa sidang (di perkara yang lain," sindir Ketua Majelis Hakim sambil tumpukan berkas kasus tersebut. 

Kuasa hukum juga mempertanyakan kepada majelis hakim terkait digunakannya berkas perkara yang lama dalam pendaftaran tersebut.

Dijelaskan majelis hakim bahwa perkara ini belum ada putusan yang menyatakan kesalahan atau dibebaskan. "Ini bukan nebis in idem, sebagaimana diatur pasal 77 KUHP. Kalau sudah dipidana lalu diajukan kembali kembali, itu tidak boleh. Sementara dalam perkara ini belum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah atau tidak," tegas majelis hakim menjelaskan.

"Jaksa sesuai kewenangannya, pasal 14 KUHAP mengajukan tuntutan, demi kepentingan hukum," jelas majelis hakim.

Penjelasan dan penegasan majelis hakim atas konstruksi perkara hukum tersebut membuat pengunjung terperangah. Pasalnya, Alvin Lim dalam berbagai kesempatan selama ini selalu menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi dengan kasus-kasus yang sudah inkrah.

Kusuma yang bertindak sebagai tanggung jawab hukum, saat dicegat wartawan tidak berkomentar banyak. Dia menyayangkan persidangan karena keberatannya tidak diterima majelis hakim. "Keberatan kami dibilang mengalahkan di pledoi. Harusnya langsung diterima saja support kami.
Adapun masalah nomor register yang lama dipakai, menurut kami itu cacat administrasi," ujar Kusuma dan berlalu dari awak media.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PN Jaksel diuraikan dengan singkat tuduhan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melly Tanumihardja dan Budi Arman serta 2 orang yang berstatus sebagai buron yaitu Deni Ignatius dan Agus Abadi. Perkara dimulai pada 2015 saat Melly Tanumihardja menemui dan bercerita tentang Alvin Lim bila dirinya sering sakit-sakitan.
"Selanjutnya Terdakwa Alvin Lim mengatakan 'pakai asuransi saja, biar meringankan beban'," demikian uraian singkat tentang SIPP PN Jaksel itu.

Melly Tanumihardja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Pun Budi Arman yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami-istri. Setelahnya, mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Namun demikian, dalam uraian singkatnya tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya.

Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada 18 Desember 2018 Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama.

Mereka dinyatakan hanya terbukti dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. 

Sidang ini digelar lagi setelah JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkaranya pada Selasa (7/6/2022). Demikian penjelasan Humas PN Jaksel, Haruno Patriyadi kepada wartawan.

Haruno menjelaskan, perkara dengan Alvin Lim ini belum ada penjatuhan vonis. Baik vonis bebas maupun putusan bersalah atas perkara yang didakwakan.

"Belum ada kesalahan atau tantangan, vonis itu kan bisa bebas dan bisa terbukti (bersalah). Belum ada petitum yang menyatakan salah atau bebasnya orang," jelasnya.  Bunyi putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 873 K/Pid/ 2020, tanggal 22 September 2020, salah satu amarnya menyatakan tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL atas nama Alvin Lim tidak dapat diterima.

"Artinya, secara administrasi masih, belum. Kalau itu di luar pokok perkara, namanya praperadilan. Kan perintahnya (amar putusan Kasasi) dikembalikan karena tidak dapat diterima, belum ada penjatuhan hukuman atau," jelasnya.

Ia menambahkan, jika kemungkinan yang disusun JPU tidak cermat dan tidak lengkap sehingga perlu ditinjau ulang menjadikan perkara ini sempurna. Sebagaimana Pasal 143 KUHAP, berkasnya dikembalikan lagi untuk disempurnakan.

"Bukan berarti mereka itu bebas, bukan. Secara administrasi, perkara ini belum memenuhi syarat agar diuji. Atau secara hukum hal-hal yang bersifat harus ada tapi kok tidak ada, sehingga dikembalikan dulu," ujarnya.

  (Red)