
2024, Papua Barat Total Dukung Ganjar Dan Puan
MERDEKANEWS -Masyarakat Papua Barat melakukan deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres di 2024.
Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Aston Manokrawi, Papua Barat, Jumat (1/4).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pembina LGP, Mochtar Mohamad, jajaran Pengurus DPP LGP, Ketua DPD LGP Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Sekretaris DPD Papua Barat, dr Rosaline Irene Rumaseuw dan Pengurus DPD serta DPC / Kota se-Papua Barat.
Ketua DPD LGP Papua Barat, Dominggus Mandacan mengungkapkan, di tanah Papua ini banyak jasa Bung Karno dan Mas Pacul, suami Ibu Mega sebagai pilot Tempur yang gugur disini.
"Maka, kami kepala suku besar Arfak memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan saatnya Papua Merah total mendukung Mas Ganjar dan Mbak Puan menang di tanah Papua," ungkapnya di depan kader Laskar Ganjar - Puan.
Disamping itu, sambung dia, sebagai Kepala Suku Besar Arfak, minta warga Papua Barat menolak Pemilu ditunda dan mendukung Mas Ganjar dan Mbak Puan menjadi Capres/Cawapres 2024.
"Ini dikarenakan Tanah Papua ingin mempersembahkan Pemimpin Baru Indonesia di 2024 Prototype Bung Karno," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina LGP, H. Mochtar Mohamad mengatakan, dalam menanggapi isu 3 periode, dirinya merasa heran para pembantu presiden (Menteri) pada gila jabatan, bukan mengurusi pengangguran untuk membuka lapangan pekerjaan, masalah sembako mahal, tapi malah mengumpulkan Kades untuk dukung 3 periode.
Bahkan menurut survey SMRC, dalam 3 bulan terakhir ada lonjakan sentimen negatif atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok dari 27% pada bulan Desember 2021 menjadi 41% pada bulan Maret 2022.
Penilaian atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga kebutuhan pokok pada bulan Maret 2022 ini, bahkan terburuk dalam 3 tahun terakhir.
"Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan Aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah Kabinet yang banyak melakukan manuver politik diluar Konstitusi UUD1945," lugasnya.
Ditambahkan M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad, asal Pemerintahan Jokowi sampai tanggal 1 Agustus 2024 dan dimulainya tahapan Pemilu 2024 tidak aneh-aneh, bisa saja bulan Agustus survei Pilpres Mas Ganjar dan Mbak Puan diantara pesaingnya bisa selisih 2 digit. Begitu juga PDI Perjuangan akan menembus diatas 30%, bisa selisih 2 digit dari pesaing dibawahnya. "Bahkan Ganjar - Puan pada simulasi 3 nama bisa nembus angka 40%," imbuhnya.
M2 menegaskan, Pengaruh isu penundaan Pemilu dan 3 periode menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi dari 71,7 % turun menjadi 64,6 % survei SMRC 13 sd 20 Maret 2024," pungkasnya.
Hal sama diungkapkan Sekretaris DPD Laskar Ganjar - Puan Provinsi Papua Barat, dr. Rosaline Irene Rumaseuw. Ia berdoa semoga tanah Papua yang sungainya mengalir emas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Papua dengan lahirnya pemimpin baru ke depan. (Muh)
-
LGP : Dukungan Ganjar Presiden Makin Kuat Di 2024 Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad mengatakan, gelombang air sungai di bawah Istana Batu Tulis Bogor, seakan menyaksikan dan mendorong gelombang dukungan untuk capres Ganjar semakin kuat.
-
Ramadan, PDIP Bagikan Ratusan Takjil Kepada Pengguna Jalan Di Pondok Gede Puluhan kader PDI Perjuangan Pondok Gede Bekasi turun ke jalan membagikan langsung paket takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan. Pembagian ratusan takjil dilakukan di Jalan Raya Jatimakmur Pondok Gede Bekasi.
-
Relawan Ganjar Puan Waswas Terjadi Turbulensi Politik Di Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju (kim) saat ini sedang diuji. Krisis ekonomi dan politik semakin ruwet.
-
Laskar Ganjar Puan Prediksi NasDem & Demokrat Jadi Penonton di Pilpres 2024 Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan calon presiden (capres) tahun 2024 penuh dengan resiko.
-
Harga Sembako Tinggi, Laskar Ganjar Puan Sebut Reshuffle Kabinet Jadi Prioritas Lembaga survei Charta Politika merilis, sebanyak 68,5 persen publik menghendaki reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid 3. Data tersebut dirilis pada Senin(25/4).