Komite II DPD RI Minta Kemenhub Fokus Tuntaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jakarta, MERDEKANEWS – Komite II mengelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan membahas program kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai di ruang rapat Mataram, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 22/3/2022.
Dalam sambutannya Yorrys meminta agar Kementerian Perhubungan dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat salah satunya terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. “Kami berharap agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2022 ini,” harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga avtur dikhawatirkan akan mengakibatkan kenaikan harga tiket pesawat menjadi perhatian Komite II DPD RI. Untuk itu, Yorrys minta agar pemerintah mengupayakan solusi dalam pemulihan di sektor transportasi yang juga terkena dampak pandemi selama 2 tahun terakhir ini.
Pada kesempatan itu, Anggota DPD RI Dapil Aceh Abdullah Puteh, juga menyoroti terkait kebijakan pemulihan ekonomi, kebijakan tentang pemerataan, dan kebijakan pembangunan pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta.
“Saya mengapresiasi rencana-rencana kerja pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan program padat karya, karena Covid-19 ini cukup berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan tol laut Belawan, Sumatera Utara hingga Pelabuhan Langsa, Aceh untuk mendukung pekekonomian masyarakat dikawasan tersebut.
Sementara itu Stefanus BAN Liow, Anggota Komite II Dapil Sultra mengusulkan dilakukannya kolaborasi dan harmonisasi antara DPD RI dan Kementerian Pehubungan agar pelaksanaan program-program dari pemerintah dapat terus dikawal.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menjelaskan program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2022. Kementerian Perhubungan akan fokus pada pemulihan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan memastikan pada tahun 2023 tidak ada lagi proyek kritikal yang tidak berjalan.
“Kami mengupayakan pada tahun 2023 nanti pembangunan ekonomi tidak ada lagi yang mangkrak, kami akan terus melakukan evaluasi dengan menjaga transparansi dan tata kelola yang baik dengan memperbaiki perencanaan dan mempercepat program pekerjaan, melakukan percepatan pengadaaan barang, mempercepat bantuan sosial serta melakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menjamin Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dioperasikan sesuai dengan kelayakan keselamatan. Artinya, berbagai pengujian-pengujian dilakukan baik sarana, prasarana maupun SDM.
"Kami juga menyambut baik untuk dilakukannya kolaborasi antara DPD RI dan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19," tambahnya.
-
Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI
-
Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga
-
Alumni Lemhannas Kepri Inisiasi Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan di Kampus IIBN Batam Acara Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan tingkat SMA/SMK/MA di Kota Batam berlangsung meriah dengan partisipasi 26 tim dari berbagai sekolah, Selasa (22/8). Lomba yang diadakan di Kampus IIBN Batam ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Ketua DPD Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum, PhD.
-
Membangun Sinergi Kebangsaan: Tim Formatur IKAL DPD Jabar Bersatu di Bandung Tim Formatur hasil dari Musyawarah Daerah I Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat (Musda I IKAL DPD Jabar) melaksanakan pertemuan kali pertama setelah Musda.
-
Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023 Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023