Mochtar: Isu Penundaan Pemilu Diduga Motif Investasi Di IKN

MERDEKANEWS-Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan presiden yang dilontarkan oleh beberapa pihak memunculkan spekulasi terkait dengan investasi asing.

Menurut Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP)  Mochtar Mohama, KPK dan BPK perlu memonitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Investasi (KSI) yang melibatkan Aset Negara dan Kawasan Khusus seperti IKN Nusantara.

"Bisa saja motif isu perpanjangan masa jabatan Presiden terkait dengan investasi asing," ujar M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad  usai Pemberian Sembako Gratis Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H di Jakasampurna, Bekasi, Minggu (20/3).

Seharusnya, Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menko Perekomian, Airlangga Hartarto di reshuffle Presiden Jokowi karena telah diduga melanggar Sumpah jabatan sebagai Menteri Kabinet.

Pasalnya, usulan perpanjangan Masa jabatan Presiden tidak diatur dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945. "Kita tahu seorang Mentri di sumpah jabatannya setia terhadap Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.

Dijelaskan dia, dalam hukum positif, berniat saja apalagi tidak diatur dalam Konstitusi UUD1945, sudah Inkonstitusional, apalagi sudah membuat gaduh negara.

"Isu penundaan Pemilu telah menurunkan tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi," jelasnya.

Di tempat yang sama, Laskar Ganjar - Puan (LGP) terus mengepakkan sayapnya mensosialisasikan pasangan Ganjar - Puan dengan berbagai kegiatan.

Saat ini, LGP tengah melakukan pemberian sembako gratis untuk pemulung Bantar Gebang Bekasi sebanyak 250 paket sembako dan 250 sertifikat Beasiswa gratis.

LGP juga memberikan sebanyak 250 paket sembako dan beasiswa untuk anak yatim, ibu jompo di RW 02 Kel Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat. Pemberian sembako dihadiri ketua Dewan pembina LGP, M2, Ketum LGP, Camat, Sekcam dan Lurah se-Bantar Gebang.  (Muh)