Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan.
Permintaan itu disampaikan merespon terbongkarnya jaringan mafia pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum lama ini.
"Mempermainkan harga pupuk sama dengan mengganggu kehidupan masyarakat karena dampak dari kelangkaan pupuk sangat besar. Masyarakat perlu terlibat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Jangan sampai mafia pupuk menyalurkannya ke pihak lain dan mengambil keuntungan," kata LaNyalla, Minggu (23/1/2022).
LaNyalla meminta masyarakat tidak sungkan melapor ke polisi jika mengetahui ada pihak-pihak yang terlibat mafia pupuk.
"Lapor ke aparat berwajib jika melihat ada penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Semua wajib ikut mengawasi agar tepat sasaran dan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan di tengah memasuki musim tanam dan melakukan pemupukan seperti sekarang," tuturnya.
LaNyalla juga mengapresiasi keberhasilan Polres Nganjuk membongkar jaringan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut. Dia berharap polisi mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.
Senator asal Jawa Timur ini yakin bahwa pelaku mafia pupuk masih banyak yang belum tertangkap. Jaringan mereka harus benar-benar disapu bersih.
"Kita mendukung aparat kepolisian memberantas secara tuntas mafia pupuk ini. Perlu diungkap darimana titik awal penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini bermula. Sehingga bisa menjadi efek jera dan tidak ada yang berani lagi mempermainkan pupuk," tegasnya.
Selanjutnya LaNyalla mengimbau kepada mereka yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi untuk menghentikan aksinya.
"Kasihan para petani. Mari dukung petani kita karena ini semua menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan dengan kebutuhan pangan nasional. Jadi tidak main-main," ucap dia.
Dia juga meminta Kementerian Pertanian ataupun produsen pupuk bersubsidi untuk menindak tegas oknum-oknum yang terbukti ikut terlibat.
"Untuk jaringan distribusi, baik distributor maupun kios resmi, kalau terbukti ikut terlibat harus diberi sanksi tegas," tukasnya.
Seperti diketahui Polres Nganjuk menangkap tiga pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah Nganjuk. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 111,5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA Phonska, dan SP36.
Para tersangka menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).
-
Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI
-
Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga
-
Alumni Lemhannas Kepri Inisiasi Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan di Kampus IIBN Batam Acara Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan tingkat SMA/SMK/MA di Kota Batam berlangsung meriah dengan partisipasi 26 tim dari berbagai sekolah, Selasa (22/8). Lomba yang diadakan di Kampus IIBN Batam ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Ketua DPD Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum, PhD.
-
Membangun Sinergi Kebangsaan: Tim Formatur IKAL DPD Jabar Bersatu di Bandung Tim Formatur hasil dari Musyawarah Daerah I Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat (Musda I IKAL DPD Jabar) melaksanakan pertemuan kali pertama setelah Musda.
-
Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023 Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023