Jakarta, MERDEKANEWS -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berharap Perpres tentang e-Government selesai tahun ini. Sistem pemerintahan berbasis teknologi sangat penting diterapkan.
“Tolong bangun grand design untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. IT harus menjadi bagian dari kehidupan, jangan sampai BNPT kalah dengan terorisme,” ujar Asman dalam Raker BNPT 2018 di Hotel Milenium, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Asman pun meminta agar sistem IT yang sudah diterapkan di BNPT bisa menjadi model bagi instansi pemerintah lainnya.
Sebagai penyelenggara negara, Asman ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak kalah dengan perusahan swasta. Dengan digitalisasi sistem pemerintahan, Ia berharap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi garda terdepan dalam mengatur Republik Indonesia.
BNPT juga diminta menerapkan e-office agar sistem pemerintahan lebih efektif. Dengan e-office, setiap pimpinan tidak perlu lagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena semua kegiatan pegawai bisa dipantau melalui monitor.
Penerapan sistem pemerintahan elektronik ini pun sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi.
Saat ini, lanjut Asman, pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi tentang pemberlakukan e-government. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
“Insya Allah tahun ini Perpres tentang e-government selesai,” ujarnya.
Asman menuturkan, dengan modernisasi sistem, negara bisa menghemat pemakaian biaya. Berdasarkan hasil asistensi dan bimbingan selama tahu 2017, diperkirakan telah terjadi penghematan anggaran minimal sebesar Rp 41,15 triliun pada 5 kementerian/lembaga, 7 Pemerintah Provinsi, dan 113 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi, anggaran yang tepat sasaran bisa menghasilkan manfaat yang besar untuk masyarakat. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
"Dengan memperbaiki sistem, kita bisa hemat anggaran,” tuturnya.
Dalam acara itu, hadir juga Menteri PPN/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Utama BNPT Mayjen R. Gautama Wiranegara, serta Staf Khusus Menteri PANRB bidang Politik Noviantika Nasution. (Muhammad)
-
Investigasi Terhadap Insiden PT ITSS Berlanjut, Menko Luhut Ingatkan untuk Tindak Tegas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan melakukan penyidikan penuh terhadap insiden ledakan yang terjadi di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, (24/12/2023).
-
Kemendagri Gelar Sosialisasi Pelaksanaan National Urban Regional Project Kota Pilot Tahap II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan sosialisasi dengan agenda memberikan informasi dan persiapan pelaksanaan National Urban Regional Project (NUDP) pada Kota Pilot tahap II yaitu Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Bitung, Ambon, dan Jayapura, Selasa (10/10/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta.
-
Kemendagri Dorong Pemanfaatan MGI dalam Penguatan Tata Kelola Migrasi di Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Indikator Migration Governance Indicators (MGI) atau Tata Kelola Migrasi di tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu.
-
Kemendagri Dorong Pokja untuk Penguatan Pokja di Bidang Persampahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat penguatan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) pemerintah daerah lingkup bidang persampahan
-
Pusat dan Daerah Bersinergi: Kemendagri Dorong Peningkatan Pelaporan SPM Urusan Trantibumlinmas Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Rabu (20/9/2023) di Hotel Grand Orchard, Jakarta.