Digempur 27 DPD Hanura, OSO Ngumpet di Balik Wiranto

Jakarta, MERDEKANEWS -  Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding menjelaskan alasan partai memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari kursi ketum. Pemecatan didasari mosi tak percaya dari pengurus tingkat daerah.

BACA: Hanura Gaduh Ditinggal Wiranto, OSO dan Sudding Saling Pecat

"Mosi tidak percaya yang ada di Dewan Pembina dan rangkapnya di pengurus harian itu 27 DPD Partai Hanura se-Indonesia," ucap Sudding saat jumpa pers di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

"Lalu ada 400 sekian tingkat dewan pimpinan cabang kabupaten/kota," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Hanura Dossy Iskandar menjelaskan akan ada Munaslub Hanura untuk menunjuk ketum definitif. Pengurus kubu Hotel Ambhara saat ini menunjuk Marsdya (Purn) Daryanto sebagai Plt Ketum.

Lebih lanjut, Dossy menyebut OSO sudah melakukan aneka pelanggaran sehingga dipecat. Salah satunya memecat pengurus DPD Hanura tanpa melalui mekanisme partai.

"Pelanggaran cukup banyak dan kami memandang setelah dipaparkan tadi, salah satunya memberhentikan DPD, ada pengganti yang tidak melalui mekanisme. Cukup banyak," sebut Dossy.

Sementara itu, pengurus Hanura kubu Hotel Manhattan juga akan menggelar rapat hari ini. Belum tahu apakah rapat itu juga membahas pemecatan. 

Wiranto

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan akan menindak tegas yang jika perlu memecat siapa pun yang telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang yang akan merusak partai. Kita akan tindak tegas, siapa pun " kata Oesman Sapta Odang yang akrab disapa OSO usai rapat harian DPP Partai Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebelumnya ada pertemuan beberapa pengurus yang menyatakan tidak percaya kepada Oso yang dipimpin Sekjen DPP Hanura Syarifuddin Suddeng dan "memecat" Oesman Sapta dari ketua umum DPP Partai Hanura. 

OSO menjelaskan dirinya sedang menertibkan internal agar dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART dan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai maka harus melalui Bendahara Umum.

"Keuangan partai harus jelas dan harus melalui bendahara umum, di luar itu tanggung jawab masing-masing," kata OSO.

Sebelumnya santer beredar isu terkait adanya uang mahar bagi para calon peserta Pilkada. Mengenai hal ini OSO menegaskan kalaupun ada maka kitu merupakan oknum sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing.

"Kalau ada isu calon-calon legislatif di DPR RI harus membayar satu sampai dua miliar rupiah, itu bohong. Yang ada justru kalau ada kader potensial maka partai yang akan membiayai," kata OSO.

Menyangkut klaim bahwa ketua dewan pembina Wiranto ikut menyetujui pemecatan dirinya, OSO mengaku Wiranto tidak menyetujui.

"Saya sudah telepon Pak Wiranto dan tidak setuju. Pak Wiranto tegaskan jalankan sesuai AD/ART partai. Jadi pasti Pak Wiranto tak setuju (pemecatan)," kata OSO.
  (Kirana Izza)