Hanura Gaduh Ditinggal Wiranto, OSO dan Sudding Saling Pecat

Jakarta, MERDEKANEWS - Hanura bergejolak. Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Sudding saling pecat. Rapat Harian di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Senin (15/1/2018) bakal panas. Bertema 'Sukses Verifikasi Faktual Menuju Tiga Besar Pemilu Legislatif 2019', dibumbui isu saling pecat.

BACA: Digempur 27 DPD Hanura, OSO Ngumpet di Balik Wiranto

Kubu OSO memecat Sudding dari kursi Sekjen. Sedangkan kubu Sudding melengserkan OSO dari ketua umum dan digantikan oleh Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo.

OSO hadir dalam rapat di Manhattan. Namun, dia belum mau bicara. "Sarapan dulu, sarapan dulu," ujarnya sembari tertawa.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika mengaku tidak mengetahui soal pertemuan kader Hanura untuk memecat OSO dari jabatan Ketum. Menurutnya, pemecatan OSO hanya bisa diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Kalau mau pecat ketum bukan lewat kumpul-kumpul, ada forum Munaslub," ujar Pasek di Hotel Manhattan.

Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo sebanyak 27 DPD dan 400 DPC mengajukan mosi tidak percaya pada OSO.

"Mosi tidak percaya saat ini yang ada di dewan pembina itu ada 27 DPD partai Hanura Indonesia di tingkatkan provinsi, lalu ada 400-an tingkat cabang kabupaten kota," ujarnya kepada wartawan di Hotel Ambhara.

Perlawanan Dari Ambhara

Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding menghimpun kekuatan. Di Hotel Ambhara, Sudding mengklaim 27 pengurus DPD sampaikan mosi tak percaya kepada OSO. Bahkan, ada 400 lebih pengurus tingkat DPC yang diklaim juga tak setuju dengan kepemimpinan OSO.

Sudding menuduh kalau OSO banyak melanggar AD/ART partai. Tapi, lucunya dia enggan menyebut pelanggaran apa yang dilakukan  OSO.

Inilah babak baru perpecahan Partai Hanura pasca ditinggal Wiranto. Tak mau kalah dengan Sudding, kubu OSO menggelar pertemuan di Hotel Manhattan, Kuningan, Jaksel.

Berbalut Rapat Harian, kubu OSO bakal melengserkan Sudding. Kabar yang beredar, OSO memecat Sudding lantaran sudah merusak citra partai terkait pelaksanaan pilkada serentak.  

  (Khairi Ataya)