Program Vaksinasi Terapung Polda NTT Tepat Sasaran, Ketua DPD RI: Ini Solusi Tepat Wilayah Kepulauan
Jakarta, MERDEKANEWS - Vaksinasi terapung yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, vaksinasi harus sesuai dengan karakter geografis wilayah.
Vaksinasi terapung dilakukan Polda NTT dengan memanfaatkan kapal milik Direktorat Polisi Air (Ditpolair). Jajaran Polda NTT sudah menyuntikkan vaksin Covid kepada 2.003 warga pesisir di pulau-pulau terpencil.
“Langkah Polda NTT melakukan jemput bola kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan terpencil dengan vaksinasi terapung adalah solusi yang tepat,” kata LaNyalla, Jumat (27/8/2021).
Menurutnya, program tersebut akan mempercepat program vaksinasi. LaNyalla pun menyebut langkah Polda NTT memberikan vaksinasi terapung kepada warga kepulauan yang umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut, sebagai bentuk ketepatan sasaran vaksin.
“Karena kalau warga yang tinggal di pulau kecil harus mendatangi kota untuk mendapat vaksin, rasanya cukup memberatkan. Sebab mereka terkendala jarak. Untuk sampai ke kota mereka butuh waktu berjam-jam dengan kapal. Jadi memang harus ada pendekatan seperti jemput bola ini,” paparnya.
Untuk memaksimalkan program vaksinasi terapung ini, LaNyalla menilai harus ada kerja sama dari berbagai instansi. Sebab semakin banyak gerakan vaksinasi terapung dilakukan, semakin banyak warga pesisir yang terlindungi dari bahaya virus Corona.
“Karena armada Polda NTT terbatas, mereka baru bisa mendatangi 11 pulau selama 4 bulan berlayar. Padahal di NTT, ada ratusan pulau-pulau kecil. Jadi memang harus ada kerja sama dengan instansi atau lembaga yang memiliki armada kapal lain seperti TNI, Basarnas, atau unit dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas LaNyalla.
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, Pemprov NTT dan masing-masing pemda di wilayah ini perlu mewadahi dan mengakomodir kerja sama vaksinasi terapung. LaNyalla mengatakan, kapal-kapal yang berkeliling untuk menyiapkan vaksin bagi warga di pulau kecil dan terpencil juga akan membantu target terciptanya herd immunity.
“Dengan kondisi geografis di NTT, vaksinasi keliling dengan kapal-kapal memang sangat efektif. Dan akan semakin efektif apabila program vaksinasi terapung ini dibarengi sekaligus dengan penyaluran bansos dari pemerintah,” terang mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
LaNyalla menambahkan, pendekatan langsung kepada masyarakat juga penting sebagai bentuk sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan di era pandemi. Program vaksinasi terapung juga diharapkan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Jika memungkinkan gelar vaksinasi massal di pulau tempat sasaran. Namun jika memang penduduk di 1 pulau sedikit, mungkin lebih efektif dengan membawa mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin di kapal vaksinasi terapung,” ujar LaNyalla.
“Program vaksinasi terapung seperti yang dilakukan di NTT ini harus diikuti daerah lain yang wilayahnya juga terdiri dari banyak pulau-pulau kecil,” tutupnya. (Ipeh)
-
Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI
-
Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga
-
Alumni Lemhannas Kepri Inisiasi Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan di Kampus IIBN Batam Acara Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan tingkat SMA/SMK/MA di Kota Batam berlangsung meriah dengan partisipasi 26 tim dari berbagai sekolah, Selasa (22/8). Lomba yang diadakan di Kampus IIBN Batam ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Ketua DPD Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum, PhD.
-
Membangun Sinergi Kebangsaan: Tim Formatur IKAL DPD Jabar Bersatu di Bandung Tim Formatur hasil dari Musyawarah Daerah I Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat (Musda I IKAL DPD Jabar) melaksanakan pertemuan kali pertama setelah Musda.
-
Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023 Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023