merdekanews.co
Kamis, 19 Agustus 2021 - 17:39 WIB

Sambut Jokowi, Petani Perhutanan Sosial Minta Presiden Jokowi Percepat SK IPHPS

Red - merdekanews.co
Petani Perhutanan Sosial membentangkan spanduk bertulis  "Sugeng Rawuh" dan "Mendukung Perhutanan Sosial Jokowi: Percepat SK IPHPS" (ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial-red).

Madiun, MERDEKANEWS --  Petani perhutanan sosial Madiun menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di depan Kantor DPC PDI Perjuangan siang tadi.

Mereka membentangkan spanduk bertulis  "Sugeng Rawuh" dan "Mendukung Perhutanan Sosial Jokowi: Percepat SK IPHPS" (ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial-red).

Suko, salah satu petani menyampaikan rasa sukacitanya, "baru tahu kemarin kalau Pak Jokowi mau rawuh ke Madiun. Dulu khan kami pernah bertamu dan disambut Presiden di Istana 10 Oktober 2019. Lha ini  seperti dibalas dengan kunjungan. Wah kami senang, lalu sepakat patungan membuat spanduk ini. Pagi-pagi ini kami jejer-jejer di jalan, semoga bisa melihat Pak Jokowi lewat, syukur- syukur Pak Jokowi lihat kami juga, mas "

Seperti Suko, para  petani perhutanan sosial ini datang dari beberapa tempat di antaranya Mejayan, Saradan dan lain-lain untuk menyambut Presiden di jalan. "Khan dulu dengarnya pak Jokowi mau ke Sumberbendo panen porang bersama petani. Sayang bapak Presiden ndak  lihat porang kami di hutan. Tapi ndak papa, saya senang biar pun cuman lihat di jalan, kata Saki, salah satu petani.

Seperti diketahui bahwa Presiden mendorong pertanian porang untuk ekspor. Porang sendiri jamak dibudidayakan petani Madiun di areal kawasan hutan. Beberapa lokasi pusat porang Madiun utamanya ada di daerah Mejayan dan Saradan.



SK Perhutanan Sosial Belum Terbit

Presiden Joko Widodo mencanangkan program perhutanan sosial pada 2017. Program tersebut segera disambut baik oleh para petani porang yang selama ini menanam di kawasan hutan negara areal kerja Perum Perhutani. Mereka telah mengajukan permohonan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial selama 3 tahun. "Kami telah melaksanakan verifikasi oleh Kementerian LHK pada akhir tahun 2019. Heran juga kami kenapa masih harus dilakukan verifikasi ulang secara virtual. Nah kemarin verifikasi kami digagalkan aparat pemerintahan yang belum paham. Ya sangat disayangkan, program Presiden bagus tapi birokrasi pelaksana dan pemerintahan di bawah belum paham, tutur Yanto.

"Kami berharap Presiden sempat melihat spanduk aspirasi dan dukungan kami. Mugi-mugi Pak Jokowi slamet, sehat terus, dan program perhutanan sosial tetap lanjut.

(Red)