Seknas Jokowi Minta Pemerintah Pastikan Bantuan UMKM: Dibutuhkan Untuk Suplai Kebutuhan Warga Isoman

Jakarta, MERDEKANEWS -- Dampak pandemi memukul sektor UMKM sehingga banyak yang bangkrut. Padahal UMKM sangat dibutuhkan  untuk mensuplai kebutuhan warga  yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman) karena lebih beresiko jika ke rumah sakit.

Untuk itu pemerintah harus memastikan bantuan kepada UMKM.  Hal ini ditegaskan oleh Sereida Tambunan, S.IP Pjs. Ketum SekNas JOKOWI kepada pers, Jumat (23/7).

"Segera pastikan semua UMKM menerima bantuan pemerintah. Agar UMKM bisa menjadi penopang strategis warga isoman di RT-RT Siaga," tegasnya.

Pemerintah menurutnya sejak awal sudah mengucurkan bantuan untuk UMKM tapi karena tidak tepat sasaran, sebagian besar tidak menerima, sehingga banyak UMKM yang mati.

"Menko Ekonomi dan Menteri  UMKM harus segera evaluasi, mengapa tidak tepat sasaran.  Seharusnya saat ini masyarakat yang Isoman dan RT Siaga tidak kesulitan menyediakan kebutuhan logistik makanan. Sehingga bisa warga isoman bisa disiplin tinggal dirumah," ujarnya.

Sereida mengatakan pemerintah sudah mengambil  Langkah  tepat  untuk  membendung  penyebaran  COVID-19  dengan  menjalankan kebijakan  PPKM.  Tetapi  kebijakan  ini  tentu  saja  membawa  dampak  terhadap  kehidupan masyarakat yang pendapatannya bergantung pada kerja harian terutama pedagang kaki lima yang berjumlah 22 juta di seluruh Indonesia.

"Jumlah  UMKM  dan  Pedagang Kaki Lima (PKL)  berdampak  besar  dalam  situasi  yang  sulit  ini.  Kami  minta agar pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikirkan upaya suplai kebutuhan masyarakat yang isoman dikerjakan oleh UMKM atau PKL setempat," tegasnya.

Ia mencontohkan seperti yang sudah di lakukan di Kota Madiun. Pemerintahan kota Madiun membuat dapur umum di setiap RT dengan memperdayakan Pedagang Kaki Lima setempat untuk mencukupi kebutuhan  makan dan minum para warganya yang isoman.

"Anggaran penanganan COVID-19 di tiap daerah cukup besar.  Akan tetapi penyerapannya sangat rendah. Untuk itu kita mengajak semua daerah, sudah harus kreatif dan inovatif untuk penanganan pandemi COVID-19 sekaligus pemulihan ekonomi UMKM di wilayahnya masing-masing," tegasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menganggarkan bagi pasien  Covid-19 yang isolasi mandiri  mencapai Rp 479  miliar.  Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian obat-obatan dan vitamin bagi 273.662 orang pasien isolasi mandiri  di rumah.  Agar  anggaran tepat  sasaran Menkes  perlu  kerjasama  dengan  Pemkot dan Pemda.

SekNas JOKOWI siap terlibat membantu Pemda atau Pemkot mendistribusikan kebutuhan bagi pasien isoman. Gotong royong dimasa pandemi ini akan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

"Kehadiran SekNas JOKOWI ditengah pandemik ini harus dapat menjadi tauladan dalam membangun kebersamaan di wilayahnya masing-masing," tegasnya.

Untuk itu, Konsolidasi Nasional seluruh SekNas JOKOWI akan dilaksanakan secara virtual pada hari Minggu, 25 Juli 2021 melalui Munas Khusus.

"Ini  sesuai AD/ART SekNas JOKOWI  Akte Perkumpulan SEKNAS JARINGAN ORGANISASI KOMUNITAS WARGA INDONESIA, No 10, 19 Juni 2017," ujarnya.

Susunan panitia Munas Khusus terdiri dari Steering Commitee yang dipimpin, Don K. Marut (Anggota Dewan Pakar/DPN); Wakil Ketua , Andaru Sanyoto (Deklarator); Sekretaris, Sereida Tambunan, SIP; Wakil Sekretaris, Dr. Fahmi J.SH.MH (Ketua DPW Sulawesi Tenggara)

Sedanfkan Organizing Committee dipimpin oleh Guruh Hermawan  Rudianto, SH (Ketua DPW Sumatera Selatan): Wakil Ketua, Salmon Tarigan (Deklarator Sulawesi Utara); Sekretaris, Daud Sangaji, SE (Ketua DPW Maluku); Wakil Sekretaris , Muhamad Arifin (Sekretariat DPN); Bendahara , Sri Naida, SSi, MPA (Sekretaris DPW Kalimantan Selatan; Wakil Bendahara , Encik Prasaja Idris (Sekretaris DPW Bengkulu).

"Kepasa seluruh relawan Seknas JOKOWI diseluruh Indonesia ayo bersatu dan tetap bekerja untuk melayani masyarakat. Kami tunggu partisipasinya dalam Munas Khusus hari Minggu. Tetaplah menjaga komitmen dan kesehatan," tegasnya.