merdekanews.co
Rabu, 02 Juni 2021 - 16:52 WIB

BUMD DKI Harus Jadi Penopang Ekonomi Rakyat, Kerjanya Jangan Minta PMD Aja   

Khairy/MN - merdekanews.co
Kongkow anak Jakarta yang digagas LAJ dan Institut Jakarta soal membedah borok BUMD.

RN - Para aktivis Jakarta menggelar diskusi. Program Kongkow Anak Jakarta itu membahas soal 'Membedah Borok BUMD'.

Acara di Posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Jalan Kramat Baru Raya 5, No 15, Johar Baru, Jakarta Pusat, itu digelar Rabu (2/6) dengan menggunakan protokol kesehatan (prokes). 

Acara tersebut menghadiri pembicara pengamat kebijakan publik Amir Hamzah dan Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi dengan moderator Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) Ervan Purwanto. 

Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta, Agung Nugroho mengatakan, program kongkow ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. "Peserta kita batasi karena terkait prokes," tegasnya di lokasi acara, Selasa (2/6).

Kongkow Anak Jakarta terang Agung dihadiri oleh berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa. "Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibukota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta," bebernya. 

Era pandemi Corona ini kata Agung, BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga. "Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur," terang aktivis 98 ini. 

Saat ini kata Agung, banyak asumsi dan fitnah kalau BUMD DKI digunakan untuk kepentingan Anies maju Pilpres 2024. "2024 masih jauh, tapi fitnah sudah berserakan," terang Agung. 

Agung melanjutkan, jangan sampai BUMD yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta terseret arus politik liar oknum yang memanfaatkan jabatannya. "Siapapun gubernur-nya, BUMD itu harus jalan dan menjadi pendobrak perubahan ekonomi rakyat Jakarta," ungkapnya.

Terkait kasus Perumda Sarana Jaya yang saat ini ditangani KPK terang Agung, itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi. "Biarkan KPK bekerja, KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoax," tukasnya.

Agung mencontohkan, konsep Anies soal kolaborasi sejalan dengan semangata Bung Karno soal gotong royong. "Era pandemi Corona ini banyak perusahaan stag dan bangrut lalu melakukan PHK. Bagaimana BUMD harus bertahan hidup, ya direksi dan komisaris harus melakukan inovatif dan tidak lagi jadi beban Pemprov DKI. Intinya BUMD harus bisa meningkatkan PAD bagi DKI Jakarta" tambahnya.

Amir Hamzah menyatakan, banyak BUMD kinerjanya gak jelas. "Kalau KPK menyelidiki kasus hukum dan getol di DKI. Pertanyaannha apakah ini murni atau ada unsur politis lain. Ini yang harus dijaga dan dikawal karena bisa saja ada motif lain," tegasnya. 

Dalam peraturan pemerintah (PP) 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah kata Amir adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

"Jadi BUMD harus jelas alur bisnisnya. Jangan jadi beban dan ngarep PMD. DPRD juga kenapa diam saja, jangan-jangan para politisi itu tidak paham," tambah Amir.

Senada dengan Amir, Uchok sky Khadafi menikai banyak BUMD tak ada laporan keuangan ke publik secara terbuka. "Cipinang, Pasar Jaya, Darma Jaya, Jaktour, Jiexpo gak ada laporan keuangan yang bisa diakses. Harusnya publik bisa akses, kenapa web hanya isinya acara-acara," tukasnya. 

BUMD yang berharap dengan duit penyertaan modal arau PMD kata Uchok gimana mau maju. "Harus ada keterbukaan informasi BUMD," tambahnya.  (Khairy/MN)






  • Literasi Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri Literasi Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri Literasi dibangun mulai dari konseptual dan teoritikalnya hingga tindakan tindakan pragmatis. Untuk itu diperlukan pemimpin yang pemikir dan berkarakter yang mampu untuk menjadi sumber energi