merdekanews.co
Kamis, 22 April 2021 - 18:32 WIB

Elit PDIP Waspadai Turbulensi Politik Di Kabinet Jokowi

Muh - merdekanews.co

MERDEKANEWS -Politisi senior PDI Perjuangan, Mochtar Mohamad menilai, kinerja Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia sudah banyak hasilnya dan dirasakan masyarakat.

Namun begitu, kata mantan Wali Kota Bekasi ini, ada hal yang harus benar-benar diwaspadai Presiden agar pada 2022, tidak terjadi turbulensi politik. Akibat mulai masuknya tahun politik dan krisis ekonomi. 

"Saya kenal Pak Jokowi dari tahun 2008, kami sama-sama menjadi wali kota di tahun yang sama," ungkap Mochtar, Jakarta, Kamis (22/4).

Kala itu, kenang Mochtar Mohamad yang akrab disapa M2 ini, dia dan Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota. Di mana, Mochtar Mohamad Wali Kota Bekasi sedangkan Jokowi di Solo. 

"Kami tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Saat Munas Apeksi di Surakarta pada 2009, Pak Jokowi terpilih sebagai Ketua Apeksi,"ceritanya.

Pada saat itu, kata M2, para wali kota se-Indonesia,  yang menjadi peserta Apkesi diajak meninjau penataan atau relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Notoharjo Semanggi, Solo, yang dilakukan tanpa adanya kekerasan atau penggusuran paksa.

Menurut Jokowi, kenang Mochtar, keberhasilan melakukan relokasi pedagang kaki lima alias PKL, terjadi setelah dilakukan komunikasi puluhan kali. 

Di sinilah perlu kesabaran, ketekunan, kegiguhan seorang pemimpin.
Dari pengalaman dan ukuran keberhasilan beliau merelokasi pedagang kaki lima tanpa kekerasan, yang kemudian menjadi model dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan. 

"Saya yakin, Pak Jokowi akan berhasil dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi saat ini," ujarnya.

Dia mengingatkan, anggota kabinet saat ini yang terindikasi kuat memiliki misi politik di Pilpres 2024. Mereka rawan melakukan upaya penggalangan dana melalui kewenangan yang melekat pada dirinya, untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, lanjutnya, beban kerja pemerintahan Jokowi, tidaklah ringan. Lantaran ada resesi ekonomi yang terjadi sejak 2020. 

"Permasalahan yang dihadapi kabinet Jokowi saat ini adalah krisis ekonomi. Sejak 2020 APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target, terjadai perubahan parsial ke arah negatif. Di APBN terjadi pengurangan dana perimbangan," ungkapnya.

Bahkan di Jawa Barat, lanjutnya, beberapa kali terjadi perubahan ke arah negatif. Untuk memenuhi APBD, harus berhutang. Tercatat, Jawa Barat, melakukan pinjaman Rp 1,53 triliun, berdasarkan data Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020.

"Contoh lain, di beberapa daerah di Jawa Barat, pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata," tuturnya.
Pada 2022, kata M2 merupakan tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi. 

Artinya, kepercayaan publik memasuki fase penurunan. Sejumlah kebijakan memicu penurunan kepercayaan, termasuk larangan mudik Lebaran 2020 dan 2021.

"Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor,"  tuturnya.

Dengan indikator itu, lanjutnya, bisa dikatakan kondisi menjelang masuknya tahun politik 2022, sesuai istilah Bung Karno adalah Tahun Vivere Pericoloso. Menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting. 

"Dalam kondisi yang seperti inilah, maka Presiden Jokowi harus cakap dalam mengidentifikasi masalah, harus lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah," kata M2.

M2 menyebut ada empat cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi. Pertama, battom up planning (musrembang), yang biasanya dilakukan setahun sekali, ini minimal harus dua kali dilakukan musrembang, di mana yang kedua difokuskan untuk identifikasi masalah.

Kedua, cara modern, yaitu survei dengan multy stage random, bisa dipotret per tiga bulan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat terutama kebutuhan dasa. 

Hasil riset itu menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan di tahun berjalan guna memperkecil risiko efek negatif dari situasi ekonomi yang melemah.

Ketiga, TNI/Polri diharapkan mampu melakukan langkah preventif terhadap situasi yang mengarah ke gejala social atas situasi yang ada. Deteksi dini di tingkat RT sebagai lingkungan yang paling bawah harus lebih diefektifkan.

Keempat, refocusing APBN untuk kemandirian ekonomi keluarga. Menurut Disdukcapil, penduduk saat ini 271 juta, dengan 86 juta KK.
 
"Dari jumlah KK tersebut, jika diasumsikan 50 persen harus dimandirikan ekonominya, maka jumlahnya sekitar 43 juta KK. Kalau di tahun 2021 ini bisa ditangani 20 juta KK, maka secara tahap, pada 2022 bisa selesai,"pungkasnya. (Muh)