Jelang Pilkada, Bekasi Minta Duit Kompensasi Bau Sampah ke DKI Rp 1,2 Triliun

Jakarta, MERDEKANEWS - Luar biasa. Ternyata setiap tahun Pemprov DKI Jakarta memberikan uang ganti rugi bau sampah ke Kota Bekasi. Menjelang Pilkada, kota yang dipimpin Rahmad Effendi itu meminta dana kompensasi Rp 1,2 triliun.

Tapi, Pemprov DKI Jakarta baru menyetujui sebesar Rp 202 miliar. Angka ini menurun drastis jika dibandingkan bantuan tahun lalu sebesar Rp 318 miliar.

”Kami mengusulkan Rp1,2 triliun tapi baru disetujui Rp 202 miliar,” ujar Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi, Dadang Hidayat, Rabu (3/12/2018).

Menurut dia, usulan yang disetujui itu untuk kompensasi bagi warga yang tinggal di dekat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Sebab kepentingan DKI Jakarta di Kecamatan Bantar Gebang cukup tinggi, sehingga tiap tahun bantuan itu wajar rutin diberikan.

Namun tahun ini, kata dia, bantuan yang disetujui DKI jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 316 miliar, termasuk dana kemitraan. Adapun tahun ini dana kemitraan belum dibahas oleh DKI. Artinya usulan yang disodorkan Kota Bekasi baru untuk wilayah Bantar Gebang.

Sedangkan untuk bantuan kemitraan kemungkinan masih menunggu persetujuan Gubernur DKI. Penggunaan dana kemitraan itu nantinya di antaranya untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan banjir, dan perbaikan jalan.

Adapun dana bantuan itu akan disalurkan untuk 1.800 kepala keluarga. Artinya, warga Bantar Gebang bakal mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan setiap kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, dari Rp 318 miliar dana bantuan DKI tahun lalu, sebanyak 80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti penanggulangan banjir dan jalan.

”Pembangunan sarana pendidikan untuk warga di sekitar TPST Bantargebang juga berasal dari dana tersebut,” tandasnya.

Sementara pengamat Jakarta Sugiyanto meminta kepada Pemprov DKI harus kembali mengkaji anggaran yang diminta Bekasi. Artinya, jangan sampai kompensasi dana sampah tidak langsung diterima warga Bantar Gebang.

"Nanti duit sudah dikasih tapi warga malah protes. Bisa kacau nanti pembuangan sampah Jakarta ke Bekasi," ungkapnya.

Hampir setiap tahun kata Sugiyanto, pembuangan sampah bergejolak. Misalnya, adanya truk sampah yang dihadang warga. "Harus clear dan jelas alokasi anggarannya," ungkap pria yang disapa SGY ini.

  (Kaira Saqila)