RI Laksanakan Perjanjian Internasional Terkait Penanganan Iklim

MERDEKANEWS-Indonesia komitmen terhadap keputusan perjanjian internasional terkait Penangan Perubahan Iklim. 

Dalam kesepakatan multilateral seperti The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan juga Paris Agreement itu disampaikan bahwa masing-masing negara melakukan perannya sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Konvensi Perubahan Iklim  mengakui  bahwa prinsip Common but differentiated responsibilities /CBDR. 

Perjanjian ini sebagai pedoman bersama negara dunia untuk melakukan langkah dan tindakan nyata untuk mencapai penurunan emisi Gas Rumah Kaca, seperti  di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat dan 41% bersyarat pada tahun 2030.

“Tujuan bersama di negara maju dan berkembang memiliki kondisi berbeda. Ini sering terlupakan, padahal dalam perjanjian itu ada istilah  perjanjian negara-negara anek-1 atau nonanek Indonesia, tetapi dalam implementasi terkesan bahwa tanggung jawab dan kewajiban seluruh negara dianggap sama,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar , Selasa (2/2).

Lebih lanjut dikemukakan Mahendra, prinsip itu kadang dilupakan, di level antar negara juga begitu. Apakah dari kacamata menjaga pertumbuhan, dan mengatasi kemiskinan, itu diangap bukan hak yang sama bagi negara berkembang untuk menjaga keseimbangan, lingkungan dan untuk pembangunan sosial ekonomi.

Mahendera mengatakan, di negara-negara maju, isu kesenjangan sosial atau pembangunan sosial-ekonomi hampir memasuki masa puncak dan tidak lagi jadi isu dan tidak terkait dengan iklim. 

Persepsi yang berbeda ini, atau cara penyampaian dan pandang berbeda bisa menimbulkan salah pengertian. 

“Diplomasi iklim harus disampaikan komitmennya  serta tujuan yang menyeluruh, dan apa yang sudah disepakati bersama tidak dipenggal penggal, sehingga tidak merugikan pihak tertentu. Hak-hak negara berkembang untuk menjaga keseimbangan lingkungannya juga tak terganggu,” ujar Mahendra.

Wamenlu menyatakan, konsisten menjalankan dan fokus, serta tidak usah sibuk dengan komitmen lain.“Kita punya komitmen untuk membangun negara kita. Ini yang mendasar dari dinamika  diplomasi dan negosiasi dari pernjanjian itu,” pungkasya.  (Muh)