Dirjen PPKL Pastikan Banjir Kalsel Akibat Cuaca Buruk

MERDEKANEWS -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang dipimpin Siti Nurbaya angkat bicara terkait banjir besar yang melanda di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) MR Karliansya menjelaskan, bahwa penyebab banjir Kalsel bukan karena berkurangnya area lahan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Tetapi  banjir deras yang melanda Kalsel disebabkan oleh cuaca ekstrim. Sehingga daya tampung air di Sungai Barito meluap deras yang menyebabkan 10 daerah Kalsel terdampak banjir.

“Penyebab utamanya cuaca buruk karena curah hujan sangat tinggi. Selama lima hari terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Air yang masuk ke Sungai Barito sebanyak 2,08 miliar m3, sementara kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3,” ungkap Karliansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1).

Daerah banjir juga berada pada titik pertemuan 2 anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng (break of slope), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar. 

“Faktor lainnya, yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir,” kata Karliansyah.

Apa yang dijelaskan diatas sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa media yang keliru menyatakan, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui ada pengurangan luas hutan di Kalimantan dalam 10 tahun terakhir di DAS Barito Kalsel, bukan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. 

Kemudian analisis yang dilakukan juga tidak menggunakan metode analisis kawasan hutan yang  tidak sesuai standard dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai. 

“Kami meluruskan soal ini agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah bencana yang dirasakan masyarakat, sekaligus untuk dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mitigasi bencana,” ujar Karliansyah.

Untuk itu, KLHK memberikan rekomendasi kepada Pemda dan stakeholder lainnya, yaitu pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, terutama pada daerah yang limpasannya ekstrim. 

Selain itu, lanjut dia, mempercepat dan memfokuskan kegiatan  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di daerah sumber penyebab banjir, dan pembuatan bangunan-bangunan pengendali banjir.

"Perlu terobosan-terobosan terkait dengan konservasi tanah dan air, terkait Lanskap yang tidak mendukung. Serta pengembangan kebijakan konservasi tanah dan air, dan pengembangan sistem peringatan dini. Beberapa rekomendasi ini telah dijalankan dengan baik bersama Pemda,'' kata Karliansyah. 

Sementara Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono menjelaskan, peta tutupan hutan Kalimantan periode 1990 hingga 2019. 

Hasil analisis menunjukkan, bahwa penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019 adalah sebesar 62,8%, dengan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000, yaitu sebesar 55,5%. 

Belinda mengatakan, peta tutupan hutan ini untuk meluruskan informasi yang berkembang liar di medsos perihal luas tutupan lahan hutan Kalimantan, yang disebut sebagai penyebab utama banjir.

“Sebagai pemegang mandat pemantauan sumberdaya hutan, data yang ada ini riil, dan bukan prediksi atau estimasi seperti di medsos yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,'' tegas Belinda.

Belinda juga menjelaskan,  bahwa untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang penyebab banjir,  perlu dilakukan kajian untuk keseluruhan DAS utama di wilayah banjir. Kajian dilakukan  terutama pada DAS Barito yang merupakan DAS utama, dengan perhatian  khusus pada wilayah hulu DAS.

DAS Barito dengan luas total lebih kurang 6,2 juta ha melintasi empat provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalbar. Untuk luasan DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas lebih kurang 1,8 juta hektar atau setara 29%.

Berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Tahun 2019, kondisi hulu DAS Barito 80,8% bertutupan hutan dengan proporsi 79,3% bertutupan hutan alam dan sisanya 1,4% adalah hutan tanaman. Sedangkan dari 19,3% berpenutupan bukan hutan alam, terdiri dari mayoritas semak belukar dan pertanian campur.

DAS Barito di Kalsel memiliki proporsi 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL). Khusus untuk kawasan hutan yakni seluas 718.591 Ha, sebanyak 43,3% arealnya berhutan, dan 56,7% tidak berhutan.“DAS disini ini memang didominasi  lahan untuk masyarakat atau disebut Areal Penggunaan Lain yang bukan merupakan Kawasan Hutan,” tegasnya. 

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS) KLHK, M Saparis Soedarjanto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengurangi areal tidak berhutan melalui revegetasi atau penanaman pohon khususnya pada areal lahan kritis. 

“Rehabilitasi DAS di Kalsel sangat massif dilakukan. Data kegiatan rehabilitasi dengan penanaman pohon tahun 2019-2020 di DTA Banjir Kabupaten Tanah Laut (DTA Kurau) seluas 155 ha, di DTA Riam Kiwa seluas 4.341 hektar, dan di DTA Barabai seluas 395,5 ha. Karena baru massif dilakukan beberapa tahun terakhir, mungkin belum terlihat jelas di peta, tapi nanti beberapa tahun lagi akan terlihat,” jelas Saparis.

Dalam catatan KLHK, kegiatan rehabilitasi di Kalsel juga termasuk yang intensif dan sistematis dilakukan bersama dengan kebijakan pemerintah daerah. Upaya lain untuk pemulihan lingkungan dilakukan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang.

Dalam hal reaksi cepat penanganan banjir Kalsel, KLHK juga telah menurunkan satuan kerjanya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Diantaranya dengan menurunkan anggota BKSDA Kalsel dan Daops Manggala Agni membantu misi kemanusiaan. (MUH)