MPR RI : Vaksin Yang Bisa Bangkitkan UMKM

Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota Badan Sosialisasi MPR Herman Khaeron menegaskan kalau kunci pertumbuhan dan penggerak perekonomian nasional, baik UMKM dan industri menengah besar itu hanya pengendalian covid-19 dan vaksin, yang akan dimulai pada Januari 2019 mendatang. Selama kedua hal itu belum bisa dilakukan, maka akan sulit ekonomi bisa bergerak, khususnya UMKM.

“Dampak covid-19 ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 silam, karena semua sektor terdampak pandemi ini. Karena itu, kuncinya adalah pengendalian dan vaksin covid-19 yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini,” demikian Herman Khaeron.

Hal itu disampaikan Herman dalam diskusi Empat Pilar ‘Optimalisasi Pasar Online bagi Pelaku UMKM’ bersama Eddy Satria (Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha), dan Efthariena (Pelaku UMKM bidang Pariwisata) di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat ( 27/11/2020).

Menurut Waketum Demokrat itu, semua sektor terpengaruh covid-19. Covid-19 itu ibarat api, selama apinya belum bisa dipadamkan, maka selama itu pula perekonomian sulit bergerak dan tumbuh dengan baik. “Berbagai strategi, teknologi, stimulus keuangan dan sebagainya tetap sulit selama pengendalian dan vaksin itu belum bisa dilakukan,” ujarnya.

Kedua, kalau perusahaan besar masih bisa melakukan restrukturisasi dengan mengurangi karyawan dan produksi, tapi kata Herman, untuk UMKM meski ada subsidi Rp 2,4 juta tetap akan sulit. Dengan modal kecil, jaringan kecil, dan market terbatas maka akan makin jauh dari interaksi sosial. Ditambah lagi PSBB, maka makin sulit bagi UMKM untuk bisa melakukan recovery.

Ketiga, dengan banyaknya persoalan dengan terputusnya mata rantai industri kecil dengan industri besar akibat hilangnya market tersebut, ditambah daya beli masyarakat yang menurun. “Mau ke online juga masih banyak kendala. Jangankan UMKM, untuk pendidikan saja masih sulit. Akibatnya UMKM kita saat ini hanya stagnan, sehingga yang terpenting adalah pengendalian,’ ungkapnya.

Eddy Satria mengakui kalau kondisinya berbeda dengan krisis 98, sehingga kondisinya makin sulit karena semua redampak covid-19. Namun, masih ada peluang dengan digitalisasi meski masih 13 persen (9 juta dari dari 63 juta UMKM). Tapi, fokus strategi untuk pertanian, perikanan dan peternakan yang mampu bertahan mencapai hampir 16 persen, dan 350 jutaan internet pelanggan sudah tersambung,” ungkapnya.

Sementara itu Eftharia, hanya berharap dibukanya kembali pemesanan atau order dari pemerintah untuk bisa Raker, atau gathering dengan jumlah yang cukup dan dengan protokol kesehatan yang ketat. “Sebab, kalau hanya subsidi Rp 2,4 juta, tak akan berdampak apa-apa bagi pelaku jasa travelling. Kalau sebelumnya melibatkan 30 orang misalnya, kini hanya 5 orang. Sekali lagi kendalanya kebijakan dan daya beli masyarakat,” tuturnya. (SY )