DPR RI Dorong Fasilitas UMKM di Rest Area Tol PROBOWANGI

Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan mendorong agar setiap titik rest area di Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (PROBOWANGI) menyediakan stand bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, tak terkecuali UMKM binaan pondok pesantren atau santri. Pasalnya, selama ini rest area mayoritas diisi oleh pelaku usaha besar dan ritel modern.

Dengan adanya porsi stand yang cukup strategis bagi kalangan UMKM, Nasim Khan yakin pelaku UMKM lokal dan binaan pondok pesantren bisa ikut menikmati pembangunan proyek nasional dan akhirnya, UMKM-UMKM itu bisa bersaing dengan pelaku usaha besar.

"Ini juga berdampak pada pengembangan pondok pesantren, kaum santri melalui umkm. Karena kabupaten situbondo dikenal sebagai kota santri bumi shalawat nariyah, kita harap setiap titik rest area memfasilitasi UMKM pondok pesantren," ujar Nasim Khan kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

"Pembangunan Jalan Tol Probowangi harus melibatkan UMKM lokal, agar pelaku UMKM ini bisa berdaya dan maju," tambah Wakil Bendahara Umum PKB ini.

Pada kesempatan ini, Bang NK juga menyampaikan hasil koordinasi dengan Bupati Situbondo terkait dilibatkannya UMKM Situbondo yang berjualan di Rest Area Jalan Tol PROBOWANGI sesuai dengan UU Cipta Kerja, yaitu memberdayakan dan mengembangkan UMKM lokal. 

“Exit tol di Situbondo awalnya cuma ada 3 titik, kemudian Pemkab Situbondo menginginkan 4 empat exit. Tapi, kita usulkan 5 exit tol. Untuk UMKM, Alhamdulilah PT Jasa Marga sudah sepakat di exit tol atau rest area 30 persen itu untuk pengembangan UMKM," ucap dia.

Adapun titik Exit Tol yang diusulkan Komisi VI DPR RI, yaitu Exit 1 Besuki akses ini bisa menuju arak-arak Bondowoso dan Pasir putih, Exit 2 langsung ke Wisata Pantai Pasir Putih, exit ke 3 area kota sekitar Kecamatan Panji, exit ke 4 di Asembagus–Curah Kalak Jangkar. 

Dalam Undang-undang Cipta Kerja, Bab V tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Bagian Kesepuluh tentang Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik, Pasal 53A ayat 1 tertulis bahwa Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Selanjutnya, pada ayat 2, tertuang bahwa alokasi UMKM pada rest area (tempat istirahat) minimal 30 persen.

"Pelaku umkm lokal dan pondok pesantren harus benar-benat terfasilitasi, alokasi stand minimal 30 persen harus terrealisasikan," tegas Nasim. 

*Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Pariwisata*

Tak hanya mempercepat jarak tempuh dan menggerakan ekonomi UMKM di rest area. Wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini juga meyakini, pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) juga bakal menumbuhkan ekonomi berbasis pariwisata.

"Sektor pariwisata insha alloh bakal bergeliat dan efeknya, ekonomi kerakyatan, khususnya makanan asli daerah, kerajinan tangan atau penginapan-penginapan juga ikut bergerak," ujar dia.

Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi, kata putra asli Situbondo ini merupakan daerah yang menawarkan pesona pariwisata yang luar biasa. Untuk di situbondo saja, kata Nasim, ada berbagai tempat yang menarik, diantaranya, Taman nasional Baluran, padang rumput sikasur dan lainnya.

"Untuk menunjang program pemerintah, Presiden memberikan bantuan pengembangan wisata Ijen dari Kayumas sebesar RP 250 Miliar, itu sudah tertuang di Perpres No 80. Exit ke 4 ini, adalah akses menuju lingkar Wisata Ijen, exit tol ke 5 di Bajulmati untuk akses Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo dan Taman Nasional Baluran sendiri sudah ada kontrak dengan swasta yaitu pengembangan Taman Nasional Persada yang sudah mau investasi sekitar RP 2 Trilyun,” tambah dia. 

Sebelumnya, Bang NK bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan Tol Probolinggo-Situbondo - Banyuwangi untuk memantau perkembangan progres jalan tol yang menjadi titik akhir yang merupakan program prestisius pemerintah.

Pada kesempatan itu, Bang NK berharap agar pembebasan lahan atau tanah rakyat terdampak pembangunan proyek nasional, harus sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dan sesuai dengan standart pasaran yang layak. 

"Kita berharap pembebasan tanah rakyat diwilayah itu, harus sesuai dengan NJOP dan standart pasaran yang layak, dan jangan sampai kita terjebak provokasi para calo,” kata dia.

Pembangunan Jalan tol PROBOWANGI merupakan pembangunan jalan terpanjang di pulau jawa dengan total panjang yakni 171,516 kilometer dan terbagi menjadi tiga sesi.

Anak Buah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini menjelaskan, untuk pembangunan jalan tol sesi 1 akan dikerjakan dari Probolinggo-Besuki sepanjang 29,6 kilometer. Selanjutnya, untuk sesi 2 pekerjaan akan dilaksanakan dari Besuki-Bajulmati sepanjang 110,875 kilometer dan untuk sesi ke 3 pembangunan jalan tol akan digarap dari Bajulmati-Ketapang sepanjang 31,041 kilometer. 

“Kita membahas pembangunan jalan Tol PROBOWANGI bersama PT Jasa Marga (persero) Tbk, PT Hutama Karya (persero), PT PP(persero) Tbk, PT Wijaya Karya (persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT Jasa Raharja (persero) yang bertempat di Taman Dayu Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur,” ujar dia.

Diketahui, kunspek Komisi VI DPR RI ke Jatim ini diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI. Diantaranya yakni Ketua tim Ir. H.M Nasim Khan (F-PKB), Singgih Jauar Atmoko (F-PG), H.M Idris Laena (F-PG), Doni Akbar.SE (F-PG), Henrik Lawerissa (F-Gerindra), Supratman Andi Agtas (F-Gerindra), H. Subardi (F- Nasdem).

Kemudian, Mohammad Toha (F-PKB), H.Anton Sukartono Suratto (F-PD), Hj. Melani Leimana Suharli (F-PD), Hj, Nevi Zuairina (F-PKS), Daeng Muhammad (F-PAN)dan Abdul Hakim B (F-PAN). (SY )