Bos KCN: Tidak Ada Tumpang Tindih Lokasi Pelabuhan dengan KBN

Jakarta, MERDEKANEWS -- Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (Pansus KBN) DPRD Provinsi DKI Jakarta meninjau langsung Pelabuhan Marunda yang dikelola PT KCN.

Kunjungan Pansus KBN DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Pandapotan Sinaga untuk melihat langsung progres pembangunan Pelabuhan Marunda dan aktivitas yang terjadi di pelabuhan, Selasa (20/10).

Selain anggota Pansus tersebut, hadir pula pada kunjungan kerja tersebut Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Faisal Syafruddin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, memberi apresiasi atas kedatangan anggota pansus KBN. Dia menjelaskan bahwa kunjungan pansus ingin mengetahui sebetulnya permasalahan yang ada di pelabuhan marunda itu seperti apa.

"Kujungan pansus bertujuannya untuk melihat fisik pelabuhan, termasuk apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dioperasionalkan KCN, termasuk melihat batas-batas antara sisi darat milik KBN dan sisi perairan yang dibangun pelabuhan," jelas Widodo.

Widodo memaparkan secara detail, bahwa tidak ada tumpang tindih antara lokasi pelabuhan dengan lahan KBN.

"Jadi kita beri tahu batas-batasnya,  Laut Jawa, Sungai Blencong, Cakung Drain, dan sisi selatan C-01. Kita bangun sisi perairan yang memang untuk pelabuhan, seperti awal tender. Kita tunjukkan, ini loh progresnya, tidak ada tumpang tindih dengan sisi daratnya KBN. Semua jelas karena kita tidak nempel dengan bibir pantai, ada jarak," urainya.

Widodo melanjutkan, saat ini KCN sebagai operator pelabuhan ingin fokus menyelesaikan kewajibannya, pertamà kepada stakeholder, kedua sebagai supporting pelabuhan tanjung priok, ketiga melaksanakan bisnis harus bermanfaat banyak orang dan ke empat meminta para pemegang saham KCN  untuk menentukan sikap.

"Kalau pemegang saham mayoratis sudah berkoordinasi menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan  pembangunan sampai pier 3 secara cepat dan diberi target waktu. Tinggal pemegang saham dari KBN, bagamana bersikap,  apakah murni dana dari swasta atau ada penyertaan uang dari negara. Ini yang harus diselesaikan dulu," tegas Widodo.

Ini yang sepengetahuan kami, KBN menggunggat. Mudah mudahan dengan pemaparan tadi semunya lebih jelas, tambahnya.

Ketua Pansus KBN DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mendorong pemerintah provinsi  untuk berperan dan mendapatkan hasil dari Pelabuhan Marunda yang dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita akan mendorong bagaimana supaya nantinya Pemprov DKI Jakarta turut berperan dan mendapatkan hasil dari pelabuhan ini juga," ujar Ketua Pansus KBN DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menambah PAD  DKI Jakarta. "Kita akan menggali semua hal, baru nanti kita mendorong rekomendasi benar-benar menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemprov DKI Jakarta," tutupnya. (Gaoza)