Jakarta, MERDEKANEWS -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati pelantikan presiden wakil presiden terpilih Joko Widodo Ma’ruf Amin periode 2019 - 2024 Minggu,20/10/2019, pukul 14.30 WIB.
Bambang Soesatyo mengatakan kesepakatan itu telah di putuskan setelah pimpinan MPR menggelar rapat gabungan.
“Kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019 - 2024 itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,14/10/2019.
Bamsoet juga mengatakan, akan mengundang panglima TNI, Kapolri, BIN untuk menggelar rapat koordinasi terkait pelantikan presiden dan wakil presiden.
“Besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu, dan Setneg untuk memastikan soal keamanan serta protokoler,” ucap Bamsoet.
Sebelumnya, MPR mengusulkan agar pelantikan presiden dan wakil presiden diundur dari rencana awal, perubahan tersebut untuk menghormati penganut Kristiani yang sedang beribadah dan menghormati masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga Car Free Day. (Gaoza)
-
Transformasi Orang Muda Merespons Perubahan Dunia Kerja Transformasi Orang Muda Merespons Perubahan Dunia Kerja
-
Ajang Balap Motor Harley Davidson 'HOGERS Indonesia Drag Race of National Event 2023' Resmi Dibuka Ajang Balap Motor Harley Davidson 'HOGERS Indonesia Drag Race of National Event 2023' Resmi Dibuka
-
Ujungnya Lahirkan Oligarki Pemilik Modal, Negara Jangan Sampai Terjerumus Praktik Nomor Piro Wani Piro Ujung-ujungnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok pemilik modal
-
Pemerintah Diminta Optimalkan Program SIGAP SPHP untuk Kendalikan Harga Beras Program SIGAP SPHP termasuk upaya konkret untuk menyediakan beras medium dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
-
Buntut Pembunuhan Imam Masykur, Bamsoet Minta Seleksi Rekrutmen Paspampres Diperketat Bamsoet meminta TNI agar lebih memperketat sistem seleksi rekrutmen Paspampres, mengingat prajurit yang memiliki akses dekat dengan Presiden