Di Belanda, Kemenhub sampaikan Rencana Integrasi dan Pengembangan Kawasan Khusus Guna Turunkan Biaya Logistik Nasional

Rotterdam, Merdekanews - Dalam rangka mendukung pembangunan nasional maka diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha usai memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime, Senin (23/9) di Rotterdam, Belanda. Kebijakan dimaksud meliputi kebijakan Integrated Port Network melalui peningkatan performa antara lain di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tg. Priok, Tg. Perak, Makassar, Bitung dan Sorong, pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran, serta Pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. "Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland," ujar Arif. Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi khusus Bitung serta dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada. "Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan. Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur," jelas Arif. Arif melanjutkan bahwa berbicara tentang peningkatan perekonomian nasional di bidang maritim selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 (sepuluh) lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo. Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata sebanyak 18 (delapan belas) pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan 5 (lima) pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship. Selain itu, saat ini dalam rangka pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan, telah terdapat konsep EcoPort, dimana pada operasional pelabuhan diterapkan teknologi ramah lingkungan serta pengunaan teknologi digital untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional pelabuhan. Teknologi ini diterapkan pada prasarana pelabuhan dan sarana kapal yang digunakan, baik untuk pelayanan barang maupun penumpang dengan implementasi sistem digital seperti Inaportnet dan E-Ticketing Penumpang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Untuk itu, salah satu upaya yang saat ini terus didorong dalam peningkatan investasi pada sektor transportasi adalah optimalisasi pembiayaan alternatif diantaranya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Usulan proyek-proyek yang akan di kerjasamakan dapat diprakarsa oleh Pemerintah (Solicited) maupun prakarsa Badan Usaha (Unsolicited). "Saat ini pada sektor transportasi laut, telah dilakukan 2 (dua) pilot project KPBU yaitu di pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar Rp. 325 Milyar dan pelabuhan Anggrek, Gorontalo dengan total nilai investasi sebesar Rp. 275 Milyar. Kedua proyek KPBU ini sedang dalam proses penyiapan dokumen KPBU. Pada sektor lain, di Perkeretaapian, terdapat proyek KPBU KA Makassar – Pare-pare yang telah memasuki tahap transaksi dengan total nilai investasi sebesar Rp. 1,01 Trilyun yang diharapkan proyek KPBU ini dapat menjadi multimoda bagi trasportasi laut, menjadi penunjang dari Pelabuhan Utama Makassar untuk peningkatan perekonomian di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. "Semoga melalui Forum ini dapat memberikan masukan dan solusi dalam pengembangan dunia kemaritiman Indonesia, guna mendukung penguatan daya saing perekonomian, untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia," tutup Arif. Toha. Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.

(Deka)

---