SHN: Silaturahmi Bagian Penting Pemersatu Bangsa

MERDEKANEWS -Rakyat sudah 'move on'. Tidak ada yang mempersoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, perlu dilakukan silaturahmi tokoh bangsa sebagai bagian pemersatu bangsa pasca Pilpres 2019.

Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur H Nababan mengatakan, PDI Perjuangan mengajak para tokoh bangsa untuk bersatu kembali membangun bangsa dan negara yang lebih kuat kedepannya. 

“Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dijadikan momentum bersama untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa pasca Pilpres 2019,”kata Sukur saat dialog Soal Gerindra Sungkan Beroposisi, Enggan Rekonsiliasi? Di iNews TV, Selasa (9/7).  

Turut hadir, Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono dan Pengamat Politik, M Qodari.

"Proses politik Pilpres sudah selesai. Jangan ada lagi sikap saling mengejek satu sama lain. Semua harus bersatu. Para tokoh bangsa harus duduk bersama untuk membahas bangsa kedepannya,"ujar Sukur. 

Politisi batak ini mendorong adanya gerakan silaturahmi nasional oleh para tokoh bangsa bersama elit partai dan elemen bangsa pasca pilpres ini. Silaturahmi merupakan wadah pemersatu bangsa.

“Saya lebih setuju silaturahmi dibandingkan rekonsiliasi. Silaturahmi sangat positif dilakukan untuk mempersatukan bangsa ke depan,” jelasnya.     

Saat ini, kata Sukur masyarakat Indonesia sudah ‘move on’ menerima hasil keputusan MK. Mereka tidak lagi mempersoalkan hasil perhitungan Pilpres yang digelar serentak tahun ini.  

"Masyarakat kita sudah ‘move on’. Perang opini negative di media sosial sudah menurun. Penggunaan di medsos sudah mulai bijak. Masyarakat sudah bersatu dan bergerak bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara yang lebih kuat,"kata Sukur.

Selain itu, Sukur menyambut baik rencana Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto bergabung bersama partai koalisi Jokowi di pemerintahan nanti.

“Prinsipnya PDIP welcome. Silakan partai koalisi adil dan makmur Prabowo bergabung. Tetapi keputusan itu ada ditangan Pak Jokowi. PDIP hanya mendukung dan mengawal program yang disusun pemerintah sampai tahun 2024 mendatang,”tegas Sukur.
  (MUH)