Hadiri Sidang IMO MEPC Ke-74, Indonesia Kawal Kepentingan Bidang Perlindungan Maritim

London, MERDEKANEWS - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali mengawal kepentingan Indonesia di bidang perlindungan lingkungan maritim dengan menghadiri Sidang International Maritime Organization (IMO) - Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-74 yang dihelat di Kantor Pusat IMO di London, Inggris sejak Senin (13/5) sampai dengan hari ini (17/5).

Dalam agenda Sidang yang diketuai oleh Mr. Hideaki Saito dari Jepang ini, terdapat beberapa isu yang menjadi highlight pembahasan, antara lain tentang pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal, implementasi batas kandungan sulfur pada tahun 2020, penanggulangan sampah plastik di laut, serta implementasi Konvensi Manajemen Air Ballast (BWM Convention).

Selaku perwakilan dari Ditjen Perhubungan Laut pada Sidang dimaksud, Kasubdit Pencegahan Pencemarab Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Jaja Suparman mengatakan, bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada jalur pelayaran dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga jalur perdagangan dunia.

“Kita memiliki peran yang sangat besar dengan menyediakan 3 (tiga) alur laut kepulauan dan memelihara seluruh alat bantu navigasi agar dapat berfungsi dengan baik, serta menjaga keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Jaja.

Adapun di bidang lingkungan, lanjut Jaja, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menetapkan untuk mengurangi sampah plastik di laut dari tahun 2017 hingga tahun 2025 sebesar 70%. Komitmen ini disampaikan langsung oleh beliau dalam beberapa kali di forum Internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi G20 2017 dan Our Ocean Conference ke-5 2018 di Bali.

“Untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden ini, dalam forum Internasional yang lain, khususnya yang terkait isu perlindungan lingkungan, Pemerintah Indonesia terus mengkampanyekan kebijakan Indonesia dalam pengurangan sampah plastik di laut,” jelas Jaja.

Oleh karena itulah, pada Sidang MEPC ke-74 ini, Jaja mengatakan bahwa Delegasi Indonesia menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengurangan sampah plastik di laut, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang menegaskan rencana aksi Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut, dengan menekan hasil sampah padat hingga 30% dan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Jaja juga menyampaikan, bahwa pada Sidang dimaksud, Delegasi Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Action Plan IMO to Address Marine Plastic Litter from Ships (Resolution MEPC.310(73))yang disahkan pada sidang MEPC 73 pada 2018.

“Pengesahan tersebut salah satunya juga berkat peran aktif Pemerintah Indonesia, di mana pada Sidang tersebut kita mengajukan 2 (dua) dokumen usulan yang memperkaya Action Plan IMO dimaksud,” tukasnya.

Adapun menurut Jaja, partisipasi Indonesia di Working Group untuk menyusun spesifik TOR dan studi marine plastic juga timeline yang telah disusun di MEPC 74 ini dan sebagai bentuk tindaklanjut, Indonesia akan ikut serta di correspondence group untuk marine plastic.

Sedangkan terkait dengan isu implementasi pembatasan kandungan sulfur hingga 0,5% pada tahun 2020, Jaja menyampaikan bahwa Delegasi Indonesia telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menyediakan bahan bakar kapal dengan kadar sulfur 0,5% di 2 (dua) Pelabuhan Utama di Indonesia.

“Kita targetkan bagi pelabuhan-pelabuhan lainnya untuk segera menyusul setelah tahun 2020,” imbuh Jaja.

Menurut Jaja, peran Indonesia dalam pengurangan gas rumah kaca tercermin melalui banyaknya kebijakan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan. Indonesia aktif mendukung langkah IMO dalam pembentukan Kajian ke-4 pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal, yang telah dibahas sejak MEPC ke-72 tahun 2017.

Selain itu, lanjut Jaja, Indonesia juga selalu berperan aktif di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Pada akhir tahun 2016, Indonesia juga telah mengikatkan diri menjadi anggota Paris Agreement dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

“Contoh nyata kebijakan Pemerintah Indonesia adalah beroperasinya Terminal Teluk Lamong, yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, daur ulang bahan, dan sistem manajemen limbah yang sadar lingkungan,” ungkap Jaja.

Adapun terkait isu Konvensi Manajemen Air Ballas, menurut Jaja, sebagai negara anggota Ballast Water Management Convention, Indonesia secara terus menerus telah mengembangkan pengaturan air ballas kapal, yang bisa memindahkan organisme air yang invasif dan berbahaya ke wilayah perairan yang rentan, yang ekonomis, efektif dan dapat diiplementasikan secara praktis di lapangan.

Sementara itu, di hari-4 kamis yang lalu Delegasi Indonesia berpartisipasi di pertemuan sela informal untuk Glofouling Partnership, dimana web glofouling partnership sudah diluncurkan oleh IMO.

Lebih lanjut, momen Sidang MEPC ke-74 ini, menurut Jaja, juga dimanfaatkan oleh Delegasi Indonesia untuk mengkampanyekan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO periode 2020-2021 yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang.

“Kami berkampanye dengan cara mensponsori coffee break di sela-sela sidang sambil menyampaikan langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut,” katanya.

Coffee break dimaksud diselenggarakan di hari pertama Sidang MEPC 74 tanggal 13 Mei 2019 dengan menjamu semua Delegasi MEPC yang hadir sebanyak +/- 500 orang serta memberikan souvenir berupa kopi 5 macam rasa serta brosur yang berisi peran keaktifan Indonesia di IMO terkait isu isu perlindungan lingkungan maritim.

“Semoga dengan demikian kita berhasil menggalang dukungan dari negara-negara anggota dalam proses pencalonan mendatang,” tutup Jaja.

Pada sidang tersebut, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Maritim, Indonesian National Ship Association (INSA) dan KBRI London.