Jakarta, MERDEKANEWS -- Gagasan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno pada Debat Publik Antarcawapres yang akan memaksimalkan fungsi KTP Elektronik (e-KTP) sebagai kartu tunggal yang dipunyai masyarakat untuk mendapatkan berbagai bantuan dan pelayanan mulai dari jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya adalah sebuah keniscayaan. Ini karena, memang tujuan dari mega program e-KTP yang menghabiskan anggaran trilunan rupiah bukan sekedar hanya sebagai identitas diri tetapi juga menjadi ‘kartu sakti’ untuk memudahkan rakyat mendapatkan berbagai bantuan dan pelayanan dari negara.
Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan kependudukan Fahira Idris mengungkapkan, sudah saatnya e-KTP yang diimplementasikan sejak 2011 dimaksimalkan fungsinya tidak hanya sebagai identitas diri tetapi juga sebagai kartu tunggal yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan berbagai bantuan dan pelayanan publik dari negara.
“Jadi idealnya, kita tidak perlu lagi menerbitkan berbagai kartu baru karena fungsi-fungsi tersebut sudah mampu dilakukan oleh e-KTP yang memang dirancang sebagai kartu multiguna. Tinggal bagaimana pemerintahan ke depan mengembangkan dan memaksimalkan kecanggihan e-KTP untuk memudahkan rakyat mendapat bantuan dan pelayanan publik yang prima,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (18/3).
Menurut Fahira, chip yang ada di e-KTP mampu memuat data. Layaknya sebuah komputer mini, e-KTP mampu menyimpan data mulai dari tanda tangan digital, pasfoto, dan sidik jari, foto wajah, dan iris mata. Keunggulan lain e-KTP juga memiliki kemampuan memproses berbagai data jika dihubungkan dengan alat pembaca kartu atau card reader dan tersambung ke pusat data kependudukan nasional.
“Kenapa kecanggihan e-KTP ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita tidak perlu lagi menerbitkan berbagai kartu yang sebenarnya fungsinya bisa dilakukan oleh e-KTP yang memang dirancang sebagai kartu multiguna. Selama empat tahun terakhir ini, inisiatif memaksimalkan fungsi e-KTP, saya lihat belum ada. Oleh karena itu, harus segera dimulai menjadikan e-KTP sebagai kartu yang benar-benar ‘sakti’,” kata Senator Jakarta ini.
Ke depan, lanjut Fahira, e-KTP memang harus menjadi kartu tunggal bagi seluruh rakyat Indonesia untuk seluruh keperluannya, dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, fokus pemerintahan ke depan, siapapun yang memimpin republik ini, adalah bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan kecanggihan e-KTP untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan bantuan sosial, bukan malah menerbitkan kartu-kartu baru lagi. (Gaoza)
-
Uhuuuyyy... Komeng Pimpin Perolehan Suara Sementara Caleg DPD RI Komeng mengalahkan puluhan nama lainnya yang bersaing di daerah pemilihan yang sama
-
Maju Jadi Calon DPD RI, Foto Komeng Bikin Heboh Warganet Nama Komeng kini jadi trending topic lantaran jadi perbincangan warganet di media sosial X.
-
Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI
-
Ini Kata Senator Bali Arya Wedakarna Usai Dipecat Sebagai Anggota DPD Imbas Ucapan Diskriminasi Saya bangga dipecat DPD RI karena laporan MUI, toh yang dibela adalah umat Hindu Bali
-
Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas dan Perbaikan Tata Niaga