merdekanews.co
Jumat, 11 Januari 2019 - 13:52 WIB

Kesetjenan DPD RI Melakukan Kerjasama Dengan BPS dan BIG

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kesetjenan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan tersebut merupakan kerjasama dukungan penyeleggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi bagi DPD RI.

 

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengapresiasi adanya kerjasama ini. Lantaran, fungsi dan tugas DPD RI haruslah didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap.

 

“Apalagi dengan adanya kewenangan baru DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda membutuhkan data dan informasi statistik non-geospasial dan geospasial,” ucap Reydonnyzar di Ruang GBHN Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/1).

 

Reydonnyzar mengatakan dalam era pemerintahan saat ini, dimana efisiensi dan efektifitas kerja menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan program kerja. Sangat tepat dan menjadi langkah awal yang strategis untuk membina hubungan kerjasama kelembagaan antara DPD RI dengan BPS dan BIG. “Tujuannya dalam rangka sinkronisasi kerja dalam mendukung tugas pokok masing-masing lembaga,” ujar dia.

 

Selain itu, menurut Reydonnyzar, kerjasama ini sangat mendukung tugas DPD RI dalam penyediaan data dan informasi secara digital dan cetak. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mendukung analisis data untuk pembangunan pencatatan masalah soal Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. “Bahkan kerjasama ini juga dapat mendukung analisis data untuk pengembangan prioritas pembangunan daerah,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengapresiasi kerjasama yang pertama kali ini dengan DPD RI. Dengan adanya kerjasama ini bisa menjadi output yang baik. “Kita tahu tugas DPD RI sangat berat, maka DPD memerlukan data baik sosial dan ekonomi. Data ekonomi ini bukan hanya dilihat secara nasional, tetapi kabupaten/kota,” cetus dia.

 

Suhariyanto juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga menyediakan data-data ‘wajah ramah’ seperti indeks demokrasi Indonesia, angka perceraian, dan data semangat anti korupsi. “Semangat anti korupsi di masyarakat sangat tinggi. Mungkin ini bisa juga menjadi masukan DPD RI dalam bertindak anti korupsi,” terangnya.

 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna juga mengapresiasi kerjasama dengan DPD RI. Dengan kerjasama ini, diharapkan makin banyak yang lebih peduli dengan geospasial. “Geospasial sangat penting dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jadi geospasial penting bagi daerah dalam simpul jaringan,” pungkasnya.

 

Muhtadi juga mengatakan bahwa sesuai amanah Presiden Joko Widodo mengenai geoportal kebijakan satu peta. Maka ke depan BIG akan menuju pemetaan dalam skala besar. “Kita tidak mungkin menjalankan amanah tersebut untuk skala besar sendirian. Karena kita memiliki ribuan pulau,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kepastian usaha.

 

Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain mitigasi bencana. Kebijakan ini dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan percepatannya dimuat di dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016. ini (Hadi Siswo)






  • Fahira Idris: Alumninya Saling Dukung, Kampus Diminta Berani Gelar Debat Capres Fahira Idris: Alumninya Saling Dukung, Kampus Diminta Berani Gelar Debat Capres Belakangan ini marak dukungan dan deklarasi berbagai kelompok atau komunitas alumni universitas atau perguruan tinggi ternama kepada Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan tidak jarang kelompok atau komunitas alumni dari satu kampus yang sama tetapi punya pilihan capres/cawapres yang berbeda.


  • Fahira Idris: Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres Fahira Idris: Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.


  • Fahira: Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan, Masa Kalah dengan Cerdas Cermat Fahira: Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan, Masa Kalah dengan Cerdas Cermat Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena keengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji.


  • Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Setelah sebelumnya Anggota DPD RI telah menyalurkan bantuan, kali ini Korpri dan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI hari ini (4/1) menyalurkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana Tsunami.