merdekanews.co
Minggu, 09 Desember 2018 - 22:57 WIB

RI -Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUH - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS -Kementerian Llingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  RI perkuat Kerja sama dengan Inggris di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 

Mewakili pemerintah, Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris, yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Turut hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen
Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. 

Pertemuan bilateral ini membahas kerja sama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerja sama di sektor LHK.

"Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerja sama
yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,"ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam siara pers, Minggu (9/12/2018).

Kerja sama dengan Inggris, dimulai sejak era 1990-an, hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia, memerangi dampak negatif Perubahan Iklim. 

Berbagai kerja sama ini kata Siti, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya, adalah dalam hal sistem legalitas kayu yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH. 

"Ini bagian dari kerja sama dengan Inggris yang monumental,dan kita menghargai itu,"kata Siti. 

Tahun ini, sampai dengan tahun 2022 total bantuan Inggris untuk indonesia sebesar 60 juta poundsterling dengan skema bilateral, multilateral dan global program.

Melalui Pengakuan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK), terbukti telah meningkatkan perdagangan kayu kedua negara. Inggris salah satu dari 10 tujuan ekspor produk kayu Indonesia. 

Tahun ini, Indonesia telah mengeluarkan 6.892 dokumen V-legal untuk ekspor ke Inggris, senilai USD 255,23 juta. Angka-angka di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan dari perdagangan pada tahun 2013, ketika sertifikat V-legal yang diterbitkan hanya 2.481 dokumen, dengan nilai ekspor sebesar USD132 juta.

Berhasil baik Para Menteri dari kedua negara juga sepakat untuk menata kembali kerja sama (MoU), khususnya dalam hal kerja sama dukungan kepada International Tropical Peatland Centre (ITPC).  Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Selain itu dukungan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, dukungan mengatasi polusi laut dan pengelolaan limbah plastik, serta dukungan untuk mangrove.

"Saya juga mengundang kedua menteri melakukan kunjungan kerja lapangan, melihat capaian Indonesia dalam implementasi perubahan iklim,"katanya.

"Diperkirakan pada Juli 2019 mendatang," tambahnya.

Menteri LHK  percaya bahwa kerja sama dengan Inggris akan berhasil baik, karena cara kerja dan tim yang baik serta saling menghargai di antara kedua negara. 

"Antara Inggris dan Indonesia, sudah terjalin kerjasama yang baik dan santun. Ini yang kita perlu jaga dan tingkatkan untuk maju bersama sesuai semangat kerjasama agenda perubahan iklim global,” katanya (MUH)






  • Jokowi dan JK  Serius Tangani  Kerusakan Lingkungan Yang Mangkrak Jokowi dan JK Serius Tangani Kerusakan Lingkungan Yang Mangkrak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menilai, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat serius menangani kerusakan lingkungan yang mangkrak. Karena di dalamnya banyak aspek, termasuk soal government pertambangan dan law enforcement serta termasuk dalam hubungan pusat dan daerah.


  • Pakar dan Pengusaha Minta  RUU Pertanahan Ditunda Pakar dan Pengusaha Minta RUU Pertanahan Ditunda Kalangan pengusaha meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda untuk dibahas secara komprehensif pada periode DPR hasil Pemilu 2019. Sebab RUU Pertanahan nanti jika sudah disahkan menjadi UU akan mengikat semua pihak.