BUMN Terjerat Hutang, Negara Terancam Bangkrut

Jakarta, MERDEKANEWS - Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu menilai, pemerintah saat ini gagal dalam menaikan perekonomian bahkan sekarang negara menjurus pada situasi kolep.

Hal itu terjadi akibat semakin menumpuknya hutang negara. Selain itu adanya masalah besar yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kejadian itu dipicu pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi tanpa ada perhitungan yang matang.

"Keberadaan beberapa BUMN sekarang sudah mengkuatirkan, hampir sebagian besar memiliki hutang besar. Padahal BUMN diharapkan menjadi tulang punggung keuangan Negara," katanya.

Diskusi yang bertema "BUMN Roboh, Ekonomi Jatuh, Solusinya? tampak dihadiri beberapa politisi partai politik seperti mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik dan pengacara kondang Eggi Sudjana.

Dalam penjelasannya Said Didu juga mempertanyakan keberadaan BUMN yang sudah mengkhawatirkan dan tak berarah. Kata dia, saat ini BUMN yang diharapkan menjadi tulang punggung keuangan Negara malah terperosok ke jurang hutang.

Menurutnya, jumlah hutang BUMN di Tanah Air jauh lebih besar ketimbang deviden yang harusnya diperoleh.

"BUMN sekarang lebih banyak hutangnya dari pada devidennya. Ini ada apa?," jelas Said.

Bahkan yang terjadi Said menambahkan, pemerintah sekarang bersiap mau menjual aset PT Pertamina (Persero) dengan dalih demi membuat keuangan perusahaan sehat. Padahal apabila terjadi maka akan semakin terpuruk negara ini dan berdapak ke perekonomian masyarakat.

"BUMN itu bukan milik pemerintah, tapi milik Negara. Harus hati-hati," tegas Said.

“Pertamina tidak boleh membuka bahwa dia sedang menghadapi masalah besar, karena pasti asetnya akan dibanting ke bawah," tambahnya.

Pada bagian lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyampaikan keprihatinannya terkait buruknya kondisi sejumlah BUMN belakangan.

Hal ini, menurut Taufik, jauh bertolak belakang dengan tujuan BUMN yang diharapkan mampu mendukung stabilitas perekonomian bangsa.

"BUMN yang seharusnya menjadi benteng ekonomi Negara, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Penuh hutang dan asetnya mau dilepas, aneh!," ucap Taufik.

"Kita tidak mau kondisi ekonomi bangsa ini yang terus terpuruk. Bagi Partai Gerindra, soal ekonomi dan BUMN sangat penting dan serius," ungkap Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Karenanya, Taufik meminta agar pemerintah segera berbenah dan melakukan langkah penyelamatan, termasuk mengakui telah gagal dalam menaikan ekonomi bangsa.

Pertamina tidak perlu dijual, jatuh harganya. "Atau, jika mengaku gagal mengelola BUMN mestinya direspon dengan bijak oleh pemimpinnya. Kalau tidak mau mundur, ya sudah, minimal jangan maju lagi di Pilpres 2019. Lah, kalau maju lagi terus mau ngapain? Mau ngutang lagi?," pungkasnya.

  (Ahmad Lubis)