Om P Tolak Saham Bir Dijual, Sandi Ngaku Sulit Hubungi Ketua DPRD DKI

Jakarta, MerdekaNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sulit menghubungi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Diketahui, Om P sapaan akrab Prasetyo menolak pelepasan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Saya sudah dua, tiga hari ke Paripurna mencari Pak Pras, soalnya yang lain sudah saya kasih tau secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dari PDI Perjuangan, saya ingin bicara dengan Pak Pras, tapi Pak Pras belum bisa. Diteleponin juga tidak masuk-masuk,” ucap Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sebenarnya, Sandiaga ingin menyampaikan kepada Prasetio jika dividen yang diterima Pemprov DKI Jakarta dari PT Delta Djakarta terakhir sekitar Rp 38 miliar. Padahal, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1 triliun.

“Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka Rp 1 triliun yang time value of money-nya. Karena ini kan tiap tahun kalau dihitung di depan 10,15, 20 tahun kedepan itu panjang,” paparnya.

Sandiaga mengakui, untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1 triliun memang membutuhkan waktu yang lama.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuturkan memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1 Triliun. Keuntungan yang didapat pun nantinya bisa dipakai untuk pembangunan Jakarta.

“Ya tentunya dari pada di luar koordinasi DKI tidak langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kita ingin tentunya kita mendapatkan dividen yang halalan toyiban,” paparnya.

Sementara itu,  Sandi berharap, dengan adanya pemutusan pelepasan saham, pihak PT Delta Djakarta dapat ekspansi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Proses pelepasan saham di PT Delta Djakarta pun baru saja dimulai dan baru diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Nantinya, ia akan berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.

“Tentunya nanti selain daripada DPRD, kita akan koordinasi dengan OJK, BI, pihak-pihak terkait seperti penasihat keuangan, notaris, konsultan hukum untuk memastikan prosesnya transaparan kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melepas 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta. Prasetio menilai PT Delta Djakarta memberikan dividen setiap tahun serta kontribusi Pendapatan asli daerah bagi Jakarta. (Ira Safitri)