
Jakarta, MerdekaNews - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto, namun kasus itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi semua warga Indonesia.
"Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa semua warga wajib menaati hukum, terlebih ketika hukum tesebut diabdikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Ia menegaskan, partainya mendukung setiap proses hukum untuk memberantas korupsi.
"Tidak ada satu warga bangsa pun yang memiliki kekebalan hukum. Semua wajib menaati proses hukum itu, namun pada saat yang bersamaan, seluruh aparat hukum wajib mengedepankan proses hukum berkeadilan, dilarang mempolitisasi hukum, dan harus sesuai dengan mekanisme hukum itu sendiri," tutur Hasto.
Terkait posisi Ketua DPR yang saat ini berhalangan karena Setnov menghadapi proses hukum, kata dia, PDIP menegaskan seluruh warga bangsa wajib mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
"Jangan sampai persoalan tersebut mengganggu jalannya pemerintahan negara, khususnya melalui DPR. Sebab, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga efektivitas kerja pimpinan DPR sangat penting," tutur Hasto.
Namun demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar menyikapi posisi Setnov saat ini.
"PDI Perjuangan tidak mencampuri kedaulatan politik partai lain. Tentunya hal tersebut juga diatur dalam Tatib DPR dan PDIP meminta agar semua menaati Tatib DPR tersebut," katanya. Hasto menegaskan PDIP akan terus mengingatkan kadernya untuk bertindak berhati-hati dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.
"Kekuasaan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Mari kita ambil hikmah dari apa yang terjadi dengan persoalan e-KTP tersebut agar tidak terulang kembali," tutur dia.
(Kinanti Senja)
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang
-
Korupsi Terjadi karena Ada Persekongkolan dan Ikut Arahan Pimpinan korupsi dapat terjadi karena adanya persekongkolan atau berkomplot untuk melakukan kejahatan, serta mengikuti arahan pimpinan
-
Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara, Pejabat Tak Lapor LHKPN Harus Disanksi LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat
-
KPK Setuju Ide Presiden Prabowo Soal Penjara Khusus Koruptor: Kalau Perlu Negara Tidak Usah Kasih Makan Johanis malah melempar wacana agar negara tidak usah menyediakan makanan untuk koruptor saat menjalani masa penahanan di penjara