Resmi Jadi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono: Pembangunan Dikebut Dalam 4 Tahun

Jakarta, MERDEKANEWS -- Basuki Hadimuljono resmi menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (05/11).

Pengangkatan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Usai dilantik, Basuki menyebut Presiden, Prabowo Subianto menginginkan agar pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur selesai dalam waktu empat tahun.

Pernyataan itu juga Basuki sampaikan guna merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan proses pembangunan IKN akan lebih lambat daripada sebelumnya. "Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/11).

Basuki mengatakan dalam empat tahun ke depan pemerintahan Prabowo akan berupaya menyelesaikan seluruh ekosistem di IKN, baik itu prasarana dasar, hunian, hingga perkantoran untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Basuki juga memastikan dalam kurun waktu empat tahun itu, pemerintah tidak hanya fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan juga untuk area lainnya.

"Saya kira enggak [hanya fokus KIPP], karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah II juga sudah ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Basuki juga mengungkap progres groundbreaking alias peletakan pertama pembangunan di IKN. Ia mengatakan hingga groundbreaking terakhir sudah ada investasi senilai Rp58 triliun.

Pun dengan target konstruksi IKN, Basuki menyebut sampai saat ini untuk batch 1 sudah 94 persen dan diprediksi mencapai 98 persen di akhir tahun. Kemudian untuk batch 2 ada sekitar 60 persen, dan batch 3 sekitar 36 persen.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut berdasarkan hasil diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto. "Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan. "Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur dia lebih lanjut.

Dody menyampaikan pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun atau bahkan sebelumnya.

Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menyebutkan alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya Rp143,1 miliar. Ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.

Prabowo juga sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya," ujar Prabowo di IKN, Senin (12/8).

Ia bakal melanjutkan pembangunan di periode pemerintahannya. Tak hanya itu, ia juga mengklaim akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor. "Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo.