62 Persen Kepala Daerah Terlibat Korupsi, Taji Penegak Hukum Harus Diperkuat Jelang Pilkada

Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah harus memperkuat instansi penegak hukum demi mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Penguatan tersebut dinilai perlu dilakukan, terlebih saat momentum pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada tahun ini.

Pendapat itu dilontarkan pakar hukum tata negara Prof. Mahfud Md pada diskusi bertajuk "Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada" di Jakarta.

"Salah satu caranya dengan penguatan KPK dan profesionalisme Polri serta Kejaksaan Agung itu supaya ditingkatkan," kata Mahfud, Sabtu (20/07).

Menurut Mahfud, pilkada serentak tahun ini harus melahirkan pemimpin yang dapat memperkuat masing-masing otonomi daerah. Hal tersebut akan sulit terjadi jika masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Kemendagri pernah mengumumkan 62 persen kepala daerah itu terlibat korupsi," tambah Mahfud, seperti dilansir antaranews.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menambahkan praktik korupsi terjadi karena sebelumnya para kepala daerah banyak mendapat bantuan dari pihak tertentu untuk memenangkan kontestasi pilkada.

Setelah terpilih, para kepala daerah tersebut memberikan timbal balik berupa kebijakan yang terkesan menguntungkan pihak-pihak tertentu. "Yang mengatakan hal itu KPK, 84 persen (korupsi kepala daerah) karena percukongan," kata Mahfud.

Oleh karena itu, tambah Mahfud, penguatan instansi penegak hukum perlu dilakukan agar pemerintah bisa membasmi korupsi tanpa pandang bulu.

Dengan tajamnya taji para penegak hukum, ia yakin praktik korupsi yang berkedok "balas budi kepada pemodal" ini bisa ditekan secara perlahan.