Peringatan Hari Kartini dan Peran Perempuan bagi Ekonomi

Jakarta, MERDEKANEWS -- Hari Kartini mengingatkan kita akan peran vital perempuan di berbagai aspek, tanpa terkecuali di sektor ekonomi. Perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB. Data Kemenkeu tahun 2021 mencatat 54% pemilik UMKM adalah wanita, yang 97% pegawainya merupakan karyawati.

Bagi Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, pemberdayaan perempuan penting karena ketika perempuan punya kesempatan untuk maju, semua akan ikut maju lebih cepat bersama.

Separuh populasi penduduk adalah perempuan. Namun, pemberdayaan perempuan masih menghadapi tantangan seperti berikut ini seperti dilansir dari arsjadrasjid.com:

– Jumlah fresh graduate perempuan yang menganggur lebih tinggi dari laki-laki.
– Kesenjangan gender untuk pencapaian laki-laki dan perempuan.
– Anggapan perempuan cukup mengurus hal domestik dan laki-laki saja yang mencari nafkah.

Perlu ada tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan guna membenahi kondisi di atas dan memperkuat peran perempuan Indonesia.

Dikutip dari Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang diluncurkan oleh Kadin, pemerintah menetapkan agenda nasional dalam usaha pemberdayaan populasi rentan, termasuk perempuan.

Terdapat 4 area utama yang menunjukkan peningkatan di bidang pendidikan, layanan kesehatan ibu, akses layanan keuangan mikro untuk wirausaha dan peraturan untuk mendukung perempuan di dunia kerja sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan
Inklusi perempuan dalam sistem pendidikan yang menunjukkan peningkatan 75% dalam 20 tahun.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu
Mortalitas menurun dari 212 per 1000 menjadi 126 pada tahun 2015.

3. Akses layanan keuangan mikro untuk wirausaha
Program pembiayaan mikro banyak menyasar ke perempuan. Sekitar 51% pemilik UMKM Indonesia adalah wanita.

4. Peraturan yang mendukung partisipasi perempuan
Terbukanya ruang dan peluang bagi perempuan untuk berkarya di dunia kerja dan politik.

Masih ada kendala perbaikan upaya inklusi di Indonesia. Meski terdapat sejumlah pencapaian di atas, Indonesia masih menghadapi kendala dalam upaya inklusi untuk perempuan, khususnya pada angkatan kerja.

Jumlah perempuan dari angkatan kerja adalah 39% tetapi sebagian besar masih bekerja di sektor informal dengan sejumlah isu antara lain:

– Kesenjangan upah sebesar 53%, sementara sektor formal sebesar 28%

– Perempuan di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan hukum

– Tidak ada asuransi kesehatan atau tunjangan perusahaan

Faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal ini karena pandangan di masyarakat bahwa perempuan harus memprioritaskan peran domestik seperti pekerjaan rumah tangga.

Padahal untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita sebaiknya mulai berinvestasi pada perempuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dari populasi potensial ini.

Kajian yang dilakukan oleh Mckinsey and Company (2018) menyebut, Indonesia memiliki potensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 sebesar 135 miliar dollar AS apabila mengupayakan kesetaraan gender.

Potensi tersebut setara dengan 9 persen peningkatan PDB dibandingkan dengan proyeksi jika melakukan business as usual.

Wujudkan esensi Hari Kartini dengan meningkatkan dukungan pada perempuan di lingkungan kerja. Perlu ada upaya mengakselerasi inklusi sosial, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan membuka potensi peningkatan PDB untuk mentransformasi Indonesia.

Langkah untuk meningkatkan dukungan perempuan di lingkungan kerja menetapkan regulasi, kebijakan, dan insentif yang inklusif untuk meningkatkan inklusi di tempat kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Harapannya dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 54% menjadi 75%+ di tahun 2045. Cara yang bisa ditempuh diantaranya dengan menetapkan regulasi, kebijakan, dan insentif yang inklusif untuk meningkatkan inklusi di tempat kerja. (Viozzy)