Jakarta, MERDEKANEWS - Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) mendukung wacana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang menyebutkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mencegah dampak buruk akibat kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran.
"Untuk mencegah kepadatan arus lalu lintas dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kami mendukung penuh wacana kebijakan bekerja secara WFH bagi PNS (pegawai pemerintahan) hingga swasta," tegas Sekjen JIMI Aditya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/4/24)
Menurutnya, WFH dapat mengurai kemacetan saat arus balik lebaran 2024. Bahkan, penerapan WFH terhadap pekerja tidak akan mempengaruhi produktivitas.
"Saya rasa WFH atau hadir fisik itu tentunya kualitasnya akan sama, yang membedakan adalah yang mudik dalam seminggu ke depan. Apabila usulan ini disetujui, tentunya halal bihalal dengan teman-teman kantor mundur seminggu, tapi efektivitasnya adalah kemacetan dapat diurai," jelasnya.
Aditya menilai usulan Menhub tersebut dapat dipertimbangkan untuk kebaikan bersama.
"Karena arus mudik dapat bertahap untuk balik ke Jakarta, sehingga kemacetan dapat di urai. Dan saya pikir usul Menhub patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk kebaikan kita bersama," pungkasnya. (Viozzy)
-
Terinspirasi Indonesia, Like-Minded Countries termasuk Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit
-
Menteri PANRB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS, Ada Ribuan Formasi Penyuluh Agama Kami bersepakat untuk memberi kesempatan alumni Ma'had Aly bisa mendaftar CPNS. Ini merupakan rekognisi pemerintah atas kualitas dan kompetensi lulusan pesantren
-
Bersama BRIN, Menteri PANRB Bahas Penguatan Talenta Unggul Indonesia pemerintah tengah fokus dalam peningkatan SDM dengan menempatkan putra putri terbaik bangsa di pemerintahan
-
Kementerian PANRB Buka Peluang PNS Jadi Staf Ahli Menteri Proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Para pelamar diminta berhati-hati atas upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka ini