Depok, MERDEKANEWS - Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia melalui penyusunan dan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2023.
Hal ini disampaikan oleh Gunawan Eko Movianto, Plh Direktur SUPD 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional.
Menurut Gunawan Eko, FSVA 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebaran situasi ketahanan dan kerentanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
"Peta tersebut menjadi acuan dalam penanganan rawan pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemertahanan status ketahanan pangan, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan," kata Gunawan Eko saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di Hotel The Margo Depok, Selasa (27/02/2024).
Tingkat ketahanan dan kerentanan pangan dalam FSVA disusun berdasarkan indikator-indikator multisektoral, yang sangat berguna dalam formulasi kebijakan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, pada tahun ini akan melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD kepada Pemerintah Daerah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kerawanan pangan terintegrasi dalam perencanaan daerah dan teranggarkan sesuai kebutuhan serta kemampuan.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis urusan pemerintahan di kabupaten/kota, termasuk dalam penanganan kerawanan pangan.
"Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan," harapnya.
Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Bappeda dan dinas pengampu pangan se-Indonesia ini juga menjadi ajang peluncuran peta FSVA/Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023, serta penyerahan penghargaan IKP dan PoU 2023 terbaik untuk provinsi dan kabupaten/kota.
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Penyuluh Agama dan Penghulu Diminta Berperan Aktif Dukung Empat Program Prioritas Pemerintah Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta para Penyuluh Agama dan Penghulu ikut berperan aktif, terutama dalam proses sosialisasi dan edukasi
-
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni
-
Pemerintah Evaluasi Penerima HGBT Perindustrian dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT terhadap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan penetapan HGBT dan bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum